Dirjen Imigrasi Dicecar Pertanyaan di RDP Komisi III, Supriansa Geleng-Geleng Kepala

Ditanya Supriansa soal kasus lolosnya buron kelas kakap Djoko S Tjandra, Jhoni Ginting menjawab, “Saya juga tidak tahu kenapa bisa lolos!” Supriansa terpaksa geleng-geleng kepala. 

menitindonesia.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Jhoni menjelaskan dalam rapat mengenai alur orang masuk ke Indonesia. RDP digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Rapat dipimpin Ketua Komisi III Herman Herry.

Jhoni Ginting, menuturkan dalam RDP, setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia, wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), dan dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh pejabat ataupun petugas imigrasi di TPI. “Ini sebagaimana diamanatkan Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ujar Jhoni.

Tahap selanjutnya, Jhoni memaparkan petugas imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian secara fisik. Kemudian, lanjut Jhoni, data dalam dokumen keimigrasian yang diperiksa akan dipindai dengan sistem untuk mengetahui apakah ada permintaan pencegahan atau pencekalan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, mempertanyakan paspor yang digunakan buron kelas kakap Kejaksaan Agung sejak 2009, Djoko S Tjandra, sehingga bisa lolos keluar masuk ke Indonesia?

Mendapat pertanyaan dari Legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, Jhoni Ginting, ternyata memberi jawaban yang aneh. “Saya tidak tahu juga, pakai paspor apa?” ujarnya.

Mendengar jawaban yang aneh itu, Supriansa hanya menghela nafas panjang,  geleng-geleng kepala. Padahal menurut Supriansa, yang mengetahui soal Paspor masukj dan keluar di pintu imigrasi adalah pihak Imigrasi. “Kan aneh jika pihak Imigrasi tidak mengetahui paspor yang digunakan, kan ada pemeriksaan di loket TPI,” ujar mantan aktifis 98, itu.

Djoko Tjandra telah menjadi buron Kejaksaan Agung sejak tahun 2009. Saat itu, melalui putusan tahap peninjauan kembali, Mahkamah Agung menyatakan Djoko bersalah dalam korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, dan kasus tersebut diberitakan secara luas.

Djoko dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar, pun menjadi rampasan negara.

Uang itu diterima perusahaan Djoko, yaitu PT Era Giat Prima dari Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Namun Djoko melarikan diri dan tidak pernah menjalankan hukuman itu. Sejak saat itu ia masuk DPO Kejaksaan Agung. Beberapa waktu lalu, justru Djoko Tjandra, bebas keluar masuk Indonesia. (tim-nabila)



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini