Kecam Pemberhentian 51 Pegawai KPK, ACC Sulawesi: Ini Pembangkangan Terhadap Perintah Presiden

Wakil Ketua Eksternal ACC Sulawesi, Hamka. (Foto Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Anti Coruption Commitee (ACC) Sulawesi mengecam sikap pimpinan KPK yang memberhentikan 51 Pegawai.
Menurut Wakil Ketua Eksternal ACC Sulawesi Hamka, sikap pimpinan KPK yang akan memberhentikan 51 Pegawai KPK merupakan babak akhir pelemahan KPK pasca revisi Undang-Undang KPK, yakni alih status pegawai KPK menjadi ASN.
“Inilah babak akhir dari pelemahan pemberantasan korupsi, melalui tahapan pengalihan status pegawai dengan menjadikan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK sebagai syarat,” kata Hamka di Makassar, Selasa (25/5/2021).
Diketahui Pimpinan KPK melakukan rapat koordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Selasa (25/5) tadi. Rapat tersebut, kata Hamka, merupakan tindak lanjut dari perintah presiden.
Hamka mengungkapkan, hasil Kordinasi tersebut, dari 75 orang pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK dianulir, sehingga hanya 24 orang dipertahankan dengan dalih akan dilakukan pembinaan. Artinya 51 orang pegawai akan diberhentikan.
“Tes ini diduga menjadi ‘senjata’ untuk menyingkirkan pegawai yang memiliki integritas dan berkinerja baik selama ini. Ini tentunya bertolak belakang dan mengabaikan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil uji materiil UU KPK, dan ini juga tidak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi,” ucap Hamka
Walaupun Pimpinan KPK belum mengumumkan nama-nama dari 51 pegawai yang akan diberhentikan, ACC Sulawesi menyikapi keputusan Pimpinan KPK tersebut.
Hamka menjelaskan, Pimpinan KPK mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 70/PUU-VII/2019 yang dibacakan pada tanggal 4 Mei 2021.
“Dalam keputusan tersebut, MK menegaskan pada halaman 340 bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/2019, maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut,” jelas Hamka.
Selain itu, kata dia, Pimpinan KPK, Kementerian Hukum & HAM, Kemenpan RB dan BKN tidak mematuhi arahan Presiden Jokowi.
“Jelas ini merupakan pembangkangan terhadap perintah presiden yang mengaskan bahwa TWK tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang sangat merugikan hak pegawai KPK,” pungkasnya. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini