menitindonesia, MAKASSAR – Kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel atau hilirisasi nikel, tak hanya ditentang oleh Uni Eropa dan Internasional Moneter Fund (IMF). Juga Ekonom Senior, Faisal Basri, menilai kebijakan tersebut justru menguntungkan China dan merugikan Indonesia.
Faisal Basri mengkritisi angka peningkatan pendapatan setelah dirterapkan kebijakan hilirisasi nikel itu dari Rp17 triliun menjadi Rp530 triliun. Menurut dia, Presiden Jokowi (Jokowi) tidak menguraikan sumber peningkatannya.
“Jokowi hanya ingin meyakinkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel amat menguntungkan Indonesia,” kata Faisal Basri, dikutip Jumat (11/8/2023).
Pernyataan Faisal Basri itu dibantah oleh Direktur Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) Syamsir Anchi. Ia mengatakan kritik Faisal Basri terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini hanyalah persepsi yang tidak memiliki data.
“Kritik Faisal Basri tidak sesuai data dan itu hanya persepsi dia saja. Jelas sekali, kebijakan hilirisasi nikel membawa banyak manfaat. Terserapnya lapangan kerja yang drastis melonjak dan pendapatan yang berpuluh-puluh kali naik. Ini juga sudah sebanding dengan dampak lingkungan akibat penambangan,” ujar Syamsir Anchi.
Selain itu, dia menilai analisis yang dilakukan Faisal Basri tidak update dengan perkembangan hilirisasi nikel yang ada sekarang. Menurut Syamsir Anchi, hilirisasi sekarang sudah mengarah pada material baterai lithium untuk industri kendaraan listrik. “Kalau ini diteruskan pemerintah, maka seluruh negara yang membutuhkan lithium akan tergantung pada Indonesia. Kan jelas, kita bisa jadi negara kaya,” ujar dia.
Untuk itu, dia mengajak Faisal Basri berdiskusi dan membuka data yang sebenarnya, bagaimana pendapatan dari ekspor nikel sebelum hilirisasi dan bagaimana setelah adanya kebijakan hilirisasi. “Kalau datanya disimak dengan baik, jelas menguntungkan. Kecuali kalau dia jadi agen IMF, tidak mau lihat Indonesia jadi negara maju,” ucapnya. (AE)
