menitindonesia, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, Jakarta, Senin, (22/4/2024).
Delapan majelis hakim konstruksi menghadiri sidang yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Suhartoyo mengetuk palu sebagai penanda dimulainya sidang sengketa pilpres tersebut.
“Persidangan Perkara Nomor 1 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Suhartoyo.
Dalam persidangan, MK menyatakan tudingan yang menyebutkan tidak menemukan bukti yang meyakinkan atas Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
“Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kegagalan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan… yang diposisikan sebagai pengganti presiden petahana, menurut Mahkamah kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon,” kata Hakim MK, Daniel Yusmic P. Foekh, dalam sidang pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.
Lebih lanjut, Daniel mengatakan, berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, seperti artikel dan rekaman video berita memang menunjukan kegiatan Presiden Jokowi. Bukti-bukti yang diajukan, kata dia, juga menunjukkan berita media massa tentang pernyataan Presiden Jokowi tentang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Namun menurut hakim, hal tersebut belum cukup kuat menunjukkan keterlibatan Presiden Jokowi. “Pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan, tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur,” ujar Daniel. (AE)