Mendagri Tito Karnavian memberi penjelasan dalam rapat Komisi II DPR terkait tambahan anggaran Rp 3,14 triliun untuk program prioritas Presiden Prabowo, termasuk MBG dan Sekolah Rakyat.
Mendagri Tito Karnavian usulkan tambahan anggaran Rp 3,14 T untuk dukung program prioritas Prabowo: MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih.
menitindonesia, JAKARTA – Dukungan terhadap program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto terus bergulir di gedung parlemen. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 3,14 triliun untuk tahun anggaran 2026. Tambahan dana ini digadang-gadang sebagai bahan bakar utama untuk menjalankan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
Usulan ini disampaikan langsung Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/7/2025). Ia menyampaikan bahwa pagu indikatif Kemendagri saat ini hanya mencapai Rp 3,24 triliun. Sementara beban program nasional dan kebutuhan operasional kementeriannya jauh melampaui angka tersebut.
“Kami usulkan tambahan sebesar Rp 3,14 triliun, agar total pagu 2026 menjadi Rp 6,39 triliun,” tegas Tito di hadapan para legislator.
Menurut Tito, tidak tersedianya pagu non-operasional dalam struktur anggaran saat ini membuat kementeriannya kesulitan menjalankan sejumlah kegiatan penting, termasuk program prioritas Presiden.
“Kami mohon dukungan dari Komisi II DPR agar usulan ini bisa diteruskan ke Kemenkeu dan Bappenas. Banyak kegiatan prioritas yang tidak bisa kami jalankan jika anggaran tidak ditambah,” ujarnya.
Fokus pada Program Prabowo
Dari tambahan anggaran yang diajukan, Rp 1,85 triliun disebut Tito akan dialokasikan khusus untuk mendukung program prioritas Prabowo, antara lain: Koperasi Desa Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Ketahanan pangan dan energi.
Tito juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan daerah dalam mendukung agenda besar nasional ini.
“Hampir semua daerah akan terlibat langsung dalam implementasi program-program ini,” kata Tito, mengisyaratkan bahwa suksesnya program bergizi gratis dan sekolah rakyat akan bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah.
Selain itu, ada juga pos untuk kegiatan prioritas nasional sektor utama yang diperkirakan mencapai Rp 786 miliar, serta belanja wajib tak bisa ditunda sebesar Rp 5 miliar.
Langkah Tito ini menandakan keseriusan Kemendagri dalam mengakselerasi agenda perubahan yang diusung Prabowo di masa awal pemerintahannya. Dari penguatan ekonomi desa melalui koperasi, hingga jaminan gizi untuk pelajar, semuanya berangkat dari visi pemerataan dan kemandirian bangsa.
