Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar, bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI. Keduanya menegaskan sinergi BPOM dan BGN dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi nasional melindungi generasi menuju Indonesia Emas 2045.
RDP Komisi IX DPR RI dengan BPOM dan BGN sepakat perkuat pengawasan obat, makanan, dan gizi nasional. Taruna Ikrar tekankan pengawasan lebih cepat dan tegas, sementara Prof. Dadan kawal program Makan Bergizi Gratis untuk generasi emas 2045.
menitindonesia, JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN) berlangsung hangat, Senin (15/9/2025).
RDP ini menjadi ruang penting bagi anggota legislatif dan eksekutif untuk menyamakan visi mengenai keamanan obat dan makanan, sekaligus penguatan program gizi nasional.
Dalam pertemuan itu, Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan kini tidak bisa lagi bersifat parsial. BPOM, kata dia, sedang mendorong penguatan regulasi, mempercepat izin edar, hingga membangun jejaring lintas kementerian dan lembaga agar pengawasan benar-benar menyentuh dari hulu hingga hilir.
Infografis berita
“Kita tidak ingin masyarakat hanya jadi korban maraknya produk berbahaya. BPOM kini bergerak lebih cepat, transparan, dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya agar perlindungan konsumen lebih nyata. Sinergi dengan DPR sangat krusial,” ujar Taruna di hadapan anggota Komisi IX.
Sementara itu, Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana memaparkan bahwa isu gizi tidak bisa dipisahkan dari persoalan pangan dan kesehatan masyarakat. Ia menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini sedang dijalankan pemerintah, sebagai langkah konkret melawan stunting dan gizi buruk.
“BGN hadir memastikan standar gizi dalam program MBG terukur dengan baik. Ini strategi nasional untuk menyiapkan generasi emas 2045,” jelas Prof. Dadan.
Sementara itu, Anggota Komisi IX memberikan dukungan penuh diberikan kepada BGN agar program MBG berjalan konsisten tanpa terhambat birokrasi.
Akhirnya, rapat menyepakati perlunya integrasi kerja BPOM–BGN dalam kerangka kebijakan nasional, termasuk pelibatan lintas sektor seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. (andi esse)
