menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Pokok 2026 menjadi Perda. Seluruh sembilan fraksi di DPRD Makassar menyetujui dokumen tersebut dalam rapat paripurna di Balai Kota Makassar, Jl Jenderal Ahmad Yani, Minggu (30/11/2025).
Dalam postur APBD 2026, belanja daerah ditetapkan Rp5,175 triliun, turun Rp509 miliar dibandingkan tahun 2025. Sementara pendapatan daerah hanya Rp4,695 triliun, turun dari target Rp5,384 triliun pada APBD Pokok 2025 atau merosot 12,80 persen. Kondisi ini membuat APBD 2026 mencatat defisit sekitar Rp480 miliar.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Hartono menilai penurunan target pendapatan daerah merupakan langkah realistis berdasar kajian akademis dan capaian PAD sebelumnya.
“Kami mendukung kebijakan fiskal yang rasional, terukur, dan berbasis potensi riil daerah agar stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujarnya.
Namun, PKS mengingatkan agar penurunan target pendapatan tidak menurunkan semangat optimalisasi PAD. Mereka meminta Pemkot memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta memaksimalkan teknologi digital seperti QRIS, Virtual Account, dan Makassar Super App.
BACA JUGA:
DPRD Setujui APBD Makassar 2026, Pendapatan Anjlok 12,8 Persen
PKS juga mencatat turunnya pendapatan transfer dari pusat dan provinsi sebesar 18,42 persen atau Rp534,28 miliar. Karena itu, Pemkot diminta menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional agar mendapat akses DAK tematik dan sumber pembiayaan lainnya.
“Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait bagi hasil pajak harus diperkuat agar hak Kota Makassar bisa direalisasikan tepat waktu,” tambah Hartono.
Fraksi PKS juga menyoroti penurunan belanja daerah yang turun menjadi Rp5,175 triliun, terutama belanja modal yang merosot 34,18 persen menjadi Rp972,26 miliar.
“Kami berharap penurunan ini tidak menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Belanja Tak Terduga (BTT) juga turun signifikan sebesar 62,50 persen menjadi Rp15 miliar. PKS mengingatkan agar Pemkot tetap menyiapkan anggaran yang memadai untuk penanganan bencana dan kondisi darurat.
Di sisi lain, belanja operasional tercatat naik tipis 0,49 persen. PKS menekankan agar kenaikan ini digunakan untuk program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar belanja rutin.
Fraksi PKS tetap mendukung 10 program prioritas Pemkot, mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan SDM. Namun, Hartono menegaskan setiap program harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, PKS meminta porsi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diperbesar. Termasuk optimalisasi Makassar Creative Hub agar melahirkan inovasi dari talenta muda tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.
“Ide ini sangat baik, dan akan lebih baik bila pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak di Kota Makassar untuk mengembangkan Creative Hub, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBD,” tutup Hartono.
