Suasana rapat evaluasi PBB P2 yang digelar di ruang rapat Wakil Bupati Maros. (Bkr)
menitindonesia, MAROS – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros menggelar rapat evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 26 November 2025. Rapat dipimpin Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, di ruang rapatnya, Senin (1/12/2025).
Dalam rapat tersebut terungkap, realisasi PBB Maros telah mencapai Rp40,675 miliar dari target Rp46,08 miliar atau sekitar 84,19 persen. Data dari 14 kecamatan menunjukkan Camba menjadi wilayah dengan capaian tertinggi, yakni 98,75 persen. Menyusul Mallawa 92,65 persen dan Mandai 91,93 persen. Kecamatan Cenrana, Bantimurung, dan Simbang juga tercatat berada di kategori capaian tinggi.
Di sisi lain, Moncongloe tercatat sebagai kecamatan dengan realisasi terendah, baru mencapai 38,71 persen dari ketetapan Rp3,88 miliar. Disusul Tompobulu dengan capaian 50 persen dan Tanralili 51 persen.
Wakil Bupati Muetazim Mansyur mengatakan pihaknya tetap optimistis target PBB dapat tercapai sepenuhnya pada akhir tahun. Ia meminta para camat lebih maksimal mendorong wajib pajak melakukan pelunasan.
“Kita masih sangat optimis bisa mencapai target karena memang ada beberapa wajib pajak yang melunasi di akhir tahun. Kita butuh sekitar Rp2,5 miliar untuk mencapai 100 persen,” ujarnya.
Muetazim menjelaskan rendahnya capaian Moncongloe dipicu kendala administrasi di wilayah perumahan yang sertifikat unitnya belum balik nama. Akibatnya, penghuni tidak dapat melakukan pembayaran PBB.
“Banyak wajib pajak belum bisa membayar karena sertifikat masih atas nama pengembang. Ini cukup berpengaruh, tapi langkah percepatan sudah kami ambil,” katanya.
Kepala Bapenda Maros, Ferdiansyah, menambahkan pihaknya tetap membuka loket pelayanan meski di hari libur untuk mempermudah masyarakat melunasi PBB. Ia menyebut berbagai upaya terus dilakukan agar realisasi mencapai 100 persen.
“Dengan dukungan masyarakat, kami optimistis target bisa tercapai,” ujarnya.
Ferdi juga mengungkapkan bahwa insentif telah diberikan kepada camat dan kolektor yang berhasil mencapai realisasi di atas 75 persen. Insentif tambahan akan diberikan setelah capaian 100 persen.
“Kami sudah cairkan insentif untuk yang melewati 75 persen. Sisanya akan menyusul setelah 100 persen, mulai dari camat hingga kepala dusun atau kelurahan,” tutupnya.
