menitindonesia, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulsel di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan ini fokus pada kesiapan daerah menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Dalam arahannya, Wagub Fatmawati menegaskan perlunya langkah antisipatif antar kabupaten/kota, terutama dalam menjaga pasokan pangan strategis. Ia menyoroti komoditas cabai yang kerap menjadi penyumbang utama inflasi di Sulsel.
“Cabai ini selalu menjadi penyumbang inflasi. Bagaimana kalau hari ini kita komitmen menanam cabai bersama? Langkah sederhana tapi berdampak besar,” ujarnya, mendorong optimalisasi urban farming di seluruh daerah.
Fatmawati meminta daerah menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai benchmark keberhasilan pengendalian inflasi di Sulsel. Menurutnya, konsistensi dan kolaborasi kuat menjadi kunci keberhasilan Sidrap menjaga stabilitas harga.
“Sidrap harus jadi contoh. Model kolaborasi mereka bisa diterapkan di daerah lain,” tegasnya.
BACA JUGA:
Gubernur Sulsel Lepas 40 Personel Bantu Penanganan Bencana di Sumatera
Ia menambahkan bahwa stabilitas harga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Pemprov Sulsel turut mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Inflasi terkendali, digitalisasi berjalan, ekonomi tumbuh inklusif. Semua ini ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Dalam laporan HLM, Sulsel kembali meraih TP2DD Provinsi Terbaik I tingkat Sulawesi pada tahun 2025. Kota Makassar, Sidrap, dan Luwu juga masuk kategori terbaik di tingkat regional. Bank Sulselbar turut mencatat prestasi sebagai Peringkat 4 BPD Terbaik Nasional.
Namun, Fatmawati menegaskan bahwa capaian ini merupakan tantangan untuk terus meningkatkan manfaat digitalisasi bagi masyarakat.
“Bukan hanya mempertahankan gelar, tapi memastikan digitalisasi benar-benar berdampak bagi warga,” katanya.
Ketua Harian TPID Sulsel yang juga Sekda Sulsel, Jufri Rahman, memimpin langsung jalannya HLM. Ia menyampaikan sejumlah instruksi teknis yang harus segera dieksekusi Pemkab/Pemkot.
Jufri meminta daerah memperluas urban farming dan penanaman cabai bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN). Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan.
“Optimalisasi cold storage, pembangunan pabrik es mini di pelabuhan strategis, hingga pemanfaatan teknologi ozone harus dipercepat. Ini penting untuk menahan gejolak harga,” jelasnya.
Ia juga menyoroti intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), peningkatan serapan beras SPHP bersama Bulog, mitigasi cuaca ekstrem, serta penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut.
Pada aspek digitalisasi, Jufri meminta Pemkab/Pemkot menyusun Roadmap ETPD 2026–2029, mempercepat digitalisasi pajak dan retribusi, serta mewajibkan ASN menjadi duta digital.
“ASN harus menggunakan mobile banking Bank Sulselbar dan QRIS. Kita ingin seluruh daerah bergerak seragam,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rezki Ernadi Wimanda, melaporkan bahwa Sulsel mencatat deflasi 0,07% (mtm) pada November 2025 setelah sebelumnya mengalami inflasi 0,10% pada Oktober.
“Inflasi kita berada dalam rentang target nasional. Pasokan hortikultura, beras, ikan segar, dan cabai rawit relatif terjaga,” ujarnya. Sementara itu, kenaikan harga emas perhiasan dan daging ayam ras masih menahan deflasi lebih dalam.
Rezki juga menegaskan bahwa potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi masih terbuka lebar. “Sulsel sudah tiga tahun berturut-turut mempertahankan prestasi TP2DD. Momentum ini harus diteruskan,” katanya.
HLM menghasilkan sejumlah komitmen bersama, meliputi penguatan pasokan dan stabilitas harga pangan, percepatan digitalisasi pembayaran daerah, serta peningkatan koordinasi TPID dan TP2DD di seluruh wilayah Sulsel.
Pertemuan ditutup dengan arahan agar seluruh kepala daerah segera mengeksekusi rencana aksi dan melaporkan progresnya kepada TPID Provinsi.
