Wagub Sulsel, Fatmawati Rusdi saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan bagi Perempuan Kabupaten Jeneponto. (ist)
menitindonesia, JENEPONTO – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mendorong kelompok perempuan di Kabupaten Jeneponto tidak berhenti pada pelatihan keterampilan. Ia meminta pemerintah memastikan usaha yang telah dibangun bisa berkembang, memiliki legalitas, hingga menembus pasar.
Hal itu disampaikan Fatmawati saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan bagi Perempuan Kabupaten Jeneponto di Aula Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan dukungan usaha pembuatan nugget ikan bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
Dalam kesempatan itu, Fatmawati menyerahkan dukungan usaha kepada kelompok UPPKA dari Kabupaten Jeneponto dan Takalar. Bantuan tersebut berupa fasilitasi usaha pembuatan nugget ikan dan ikan asap kemasan.
Fatmawati menegaskan, pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan. Menurutnya, setiap kelompok perlu dipetakan potensinya, kemudian didampingi agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual.
“Bukan cuma keterampilannya saja yang bertambah, tapi kita lihat dulu potensinya, lalu kita kasih pendampingan,” kata Fatmawati.
Ia mengatakan, pendampingan juga harus diarahkan agar kelompok penerima bantuan mampu berdiri secara mandiri dan tidak terus bergantung pada program pemerintah.
“Setelah dikasih pendampingan, bagaimana memastikan kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan bantuan dan peningkatan kapasitas tersebut bisa mandiri,” sambungnya.
Fatmawati berharap usaha yang dijalankan kelompok perempuan dapat berkembang menjadi kegiatan produktif yang ikut menopang pendapatan keluarga.
Ia menilai produk olahan yang memiliki permintaan tinggi harus mendapatkan dukungan lanjutan, mulai dari peningkatan kualitas produk hingga perluasan akses pasar.
“Kalau potensinya besar, demand-nya tinggi, dan produk-produk olahan yang telah dihasilkan mampu menembus pasar, insyaAllah pemerintah akan mengawal. Tidak sampai di sini saja,” ujarnya.
Tak hanya soal produksi dan pemasaran, Fatmawati juga meminta pemerintah Kabupaten Jeneponto aktif mendampingi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan legalitas.
Beberapa di antaranya perizinan usaha, PIRT atau SPP-IRT, sertifikasi halal, serta persyaratan lain sesuai jenis produk yang dikembangkan.
Menurutnya, legalitas menjadi bagian penting agar produk UMKM semakin dipercaya konsumen sekaligus memiliki daya saing lebih kuat ketika masuk ke pasar yang lebih luas.
“Jadi bukan hanya pelatihannya, tetapi bagaimana kemudian produk ini bisa masuk pasar dan memiliki legalitas,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Jeneponto, Fatmawati juga menyoroti potensi ekonomi daerah tersebut, khususnya komoditas garam.
Ia meninjau rumah industri Pelita Garam (UD Kugar Jujur Utama) serta program elektrifikasi bagi petani garam di Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala.
Fatmawati menilai garam Jeneponto masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Penguatan teknologi, sarana produksi, pendampingan, hingga keterhubungan dengan industri dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut.
“Kalau sudah tersentuh dengan kita kasih membran, geomembran, pendampingan, apalagi kalau sudah dikawal ada industrinya, saya yakin dan percaya bahwa itu bisa bernilai lebih lagi untuk peningkatan ekonomi,” jelasnya.
Menurut Fatmawati, potensi lokal harus dikembangkan secara terpadu agar manfaat ekonominya tidak berhenti pada produksi, tetapi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Di sisi lain, Fatmawati turut menyoroti dampak kekeringan terhadap lahan pertanian dan perkebunan masyarakat Jeneponto.
Ia meminta pemerintah kabupaten memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah pusat untuk mengidentifikasi kebutuhan petani dan mengusulkan bantuan yang diperlukan.
Salah satunya melalui pengusulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) untuk mendapatkan bantuan pompa.
“Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, jajaran OPD, rajin-rajin komunikasi dengan provinsi, rajin-rajin koordinasi dengan kementerian. Pemerintah provinsi akan bantu kawal,” kata Fatmawati.
Ia menekankan koordinasi lintas pemerintahan penting agar berbagai program bantuan yang tersedia benar-benar diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kata kuncinya adalah sinergi, kolaborasi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Jeneponto Paris Yasir mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok perempuan.
Ia berharap pelatihan dan dukungan usaha yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas kelompok sekaligus mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.
Kegiatan tersebut diikuti kelompok UPPKA dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Selain meningkatkan keterampilan, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat usaha produktif kelompok perempuan agar mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga.
