Musda Permabudhi Sulsel Digelar, Pemprov Tekankan Kerukunan dan Toleransi

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Sulawesi Selatan. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Sulawesi Selatan di Hotel Horison Makassar, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Seminar Nasional Ekoteologi bertema “Ego to Eco: Merawat Bumi, Menjaga Kehidupan”. Seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Umum Permabudhi sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Prof. Philip Kuntjoro Widjaja; Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, Hening Parlan; serta Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa.
Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Andi Winarno berharap Musda tersebut memperkuat kerukunan antarumat beragama sekaligus mendorong kontribusi organisasi keagamaan dalam pembangunan daerah.
Ia mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki keberagaman yang perlu dijaga melalui semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong. Menurutnya, kerukunan yang selama ini terpelihara merupakan hasil kontribusi seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Buddha.

BACA JUGA:
HUT Sulsel ke-357, Andi Sudirman Dorong Ekonomi Rakyat hingga Rumah Layak Huni

“Permabudhi menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat persatuan serta nilai-nilai kebangsaan,” kata Andi Winarno.
Ia berharap Musda III menghasilkan kepengurusan yang solid dan visioner, serta mampu meningkatkan peran Permabudhi dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, memperkuat praktik toleransi, dan membimbing umat agar mampu menyikapi perbedaan secara bijaksana.
“Semoga Musda ini akan menghasilkan keputusan yang bijaksana dan program kerja yang bermanfaat, serta memperkuat peran Permabudhi dalam menjaga kerukunan, memperkokoh persatuan, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Selain membahas organisasi dan kerukunan umat, kegiatan ini turut menyoroti persoalan lingkungan melalui Seminar Nasional Ekoteologi.
Andi Winarno menyebut isu lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan spiritual manusia.
“Menjaga kelestarian alam merupakan wujud kepedulian terhadap kehidupan dan masa depan bersama,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan kalangan akademisi untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.
Sementara itu, Ketua Umum Permabudhi, Prof. Philip Kuntjoro Widjaja, mengatakan Musda menjadi forum untuk merumuskan kepengurusan dan program kerja sekaligus mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki demi kemajuan organisasi.
Ia juga mengapresiasi kehadiran perwakilan berbagai agama dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, partisipasi lintas agama mencerminkan hubungan harmonis yang telah dibangun bersama.
“Semoga Musda ini dapat menghasilkan keputusan yang baik yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ketua Pengurus Daerah Permabudhi Sulsel, Yonggris Lao, menjelaskan organisasi tersebut terbentuk pada 2018. Pada periode kepengurusan pertama, Permabudhi Sulsel berfokus membangun komunikasi antarmajelis dan menyatukan umat Buddha agar tercipta hubungan yang harmonis.
“Pada periode pertama, tugas kami bagaimana membangun komunikasi antarmajelis, mempersatukan majelis, dan harapan umat vihara bisa bersatu dan harmoni, berhasil kami jalankan,” kata Yonggris.
Pada periode kedua, kepengurusan Permabudhi Sulsel diarahkan untuk menjaga persatuan organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi bagi daerah.
Musda III ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal, menjaga keharmonisan lintas agama, serta mendorong peran organisasi dalam isu sosial dan pelestarian lingkungan di Sulawesi Selatan.