menitindonesia, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah gejolak geopolitik.
Salah satu yang menjadi perhatian yakni percepatan penggunaan bahan bakar berbasis etanol. Prabowo meminta Dewan Energi Nasional (DEN) segera menyiapkan langkah menuju E20 hingga E50.
Bahlil menjelaskan E20 merupakan bahan bakar minyak dengan campuran 20 persen etanol, sedangkan E50 mengandung 50 persen etanol. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan BBM dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri,” ujar Bahlil usai Sidang Dewan Energi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/9/2026).
BACA JUGA:
Prabowo Ultimatum Pelaku Karhutla, Bakal Cabut Izin Hingga Usut Pidana: Tidak Ada Ampun!
Menurut Bahlil, pemerintah berkaca pada pelaksanaan program B50 yang dinilai mampu menekan impor solar.
B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen BBM jenis solar. Program tersebut mulai diluncurkan pada 1 Juli 2026 dan diperkirakan mampu menghemat devisa Indonesia hingga Rp170 triliun pada tahun ini.
“Yang ini (B50) mengantarkan kita untuk tidak lagi melakukan impor solar. Nah, belajar dari sini, Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20, E50,” kata dia.
Tak hanya soal bahan bakar nabati, Bahlil mengatakan Prabowo juga meminta DEN mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur minyak yang sudah ada.
Optimalisasi akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi agar produksi sumur eksisting dapat ditingkatkan. Pemerintah juga diminta merumuskan pengelolaan sekitar 45.000 sumur rakyat yang telah diinventarisasi agar dapat dikelola secara lebih profesional.
“Di samping itu, kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak,” imbuh Bahlil.
Bahlil juga mengungkap arahan Prabowo terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang telah dilaporkan DEN.
Menurutnya, pemerintah akan memperkuat posisi DEN dalam kerangka kebijakan energi nasional. Salah satu yang dibahas yakni menempatkan DEN langsung di bawah Presiden.
Selain itu, Bahlil mengatakan pemerintah akan memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan energi ke depan.
“Kita melakukan kerja sama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan,” pungkasnya.
