menitindonesia, MAROS – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Maros terpilih, Chaidir Syam dan Muetazim Mansyur, akan menjadi momen bersejarah yang diadakan dengan pengamanan ketat dan jumlah undangan yang sangat terbatas.
Acara pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta dan akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Maros, Yusriadi Arif mengatakan, hanya empat orang yang akan diundang untuk hadir secara langsung pada acara tersebut.
“Pendamping calon bupati dan wakil bupati terpilih hanya satu orang,” ungkapnya pada Senin, (27/01/2025).
BACA JUGA:
Bupati Maros Terima Penghargaan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kategori Sangat Baik
Meski lokasi utama pelantikan ditetapkan di Istana Negara, terdapat opsi cadangan untuk memindahkan acara ke Jakarta Convention Center (JCC).
“Kami masih menunggu keputusan final mengenai lokasi,” tambah Yusriadi.
Untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat Maros yang tidak dapat hadir langsung, pihak Pemkab Maros telah menyiapkan fasilitas berupa tenda dan layar besar di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Dengan demikian, masyarakat dapat menyaksikan acara pelantikan dan mendukung pemimpin baru mereka meskipun dari kejauhan.
Sementara itu, kata dia, Chaidir Syam dan Muetazim Mansyur dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Minggu, 2 Februari 2025.
BACA JUGA:
Awal Tahun 2025, Kepala OPD Maros Tandatangani Perjanjian Kinerja Bersama Bupati
“Sebelum pelantikan, keduanya akan menjalani sejumlah agenda penting, termasuk pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 4 Februari, diikuti dengan gladi bersih di Istana Negara pada 5 Februari,” lanjutnya.
Usai pelantikan, pasangan kepala daerah ini akan kembali ke Maros pada 10 Februari 2025. Mereka akan disambut meriah di Bandara Sultan Hasanuddin sebelum langsung menuju Gedung DPRD Maros untuk mengikuti rapat paripurna.
Yusriadi juga menyebut, pihak Pemkab Maros saat ini masih menunggu surat resmi dari Kemendagri terkait kehadiran pejabat daerah atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada pelantikan tersebut.
