menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menganggarkan Rp200 miliar dalam APBD 2025 untuk pembangunan infrastruktur melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).
Namun, realisasi proyek tersebut kini berada dalam ketidakpastian akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Salah satu dampaknya adalah pemangkasan anggaran infrastruktur hingga 34,4% dari yang telah dialokasikan sebelumnya.
Kabid Jalan Dinas BMBK Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, mengakui bahwa proyek infrastruktur saat ini belum dapat berjalan. Pihaknya diminta menunda pelaksanaan proyek hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:
Pantau Jalan Poros Pammanjengan, DPRD Sulsel Desak Pemprov Segera Lakukan Perbaikan
“Kami masih menunggu arahan karena ada kebijakan pengurangan belanja. Jadi, agak sulit memastikan proyek ini bisa berjalan,” kata Irawan, dikutip Rabu (5/2/2025).
Irawan menjelaskan bahwa proyek-proyek yang terdampak mencakup pembangunan jalan dan jembatan. Namun, ia tidak dapat memastikan apakah proyek tersebut akan tetap berjalan atau tertahan sepenuhnya.
“Iya, belum bisa dipastikan. Anggaran infrastruktur tahun ini lebih dari Rp200 miliar, tapi karena ada penghematan, semuanya bisa saja tertunda,” tambahnya.
Berbeda dengan proyek pembangunan, anggaran pemeliharaan rutin tetap akan berjalan. “Untuk pemeliharaan seperti tambal jalan atau penanganan bencana longsor, itu tetap kami laksanakan,” kata Irawan.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima salinan Inpres No. 1/2025. Namun, petunjuk teknis pelaksanaan pemangkasan anggaran di daerah masih belum diterbitkan.
“Inpres sudah ada, tetapi teknis pelaksanaannya belum jelas untuk daerah. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut,” ujar Salehuddin.
Pj Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, menyebutkan, pemangkasan anggaran ini berlaku tidak hanya untuk daerah, tetapi juga untuk kementerian dan lembaga di tingkat nasional. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program prioritas pemerintah.
“Ini bagian dari upaya efisiensi. Banyak program besar yang diprioritaskan, seperti makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, proyek infrastruktur di Sulsel masih dalam ketidakpastian, menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat. Apakah pembangunan jalan dan jembatan akan tetap berjalan atau tertunda, semua bergantung pada kebijakan lanjutan dalam beberapa bulan ke depan.
