menitindonesia, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab penuh atas polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia meminta PT KAI dan masyarakat tidak perlu khawatir terkait utang proyek tersebut.
“PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Kita layani rakyat. Teknologi dan sarana itu tanggung jawab bersama, dan ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab untuk itu,” tegas Prabowo usai menjajal KRL di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Presiden mengatakan dirinya sudah mempelajari secara detail masalah utang dan pembiayaan operasional Whoosh. Ia memastikan Indonesia masih mampu menanggung kewajiban tersebut.
“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti utang Whoosh itu. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak boleh menghitung untung-rugi dalam menyediakan transportasi publik. Menurutnya, transportasi umum merupakan layanan publik (Public Service Obligation/PSO) yang wajib dipenuhi negara.
BACA JUGA:
Prabowo Kucurkan Rp5 Triliun, Tambah 30 Rangkaian KRL Baru untuk Jabodetabek
“Kita sekarang subsidi sekitar 60 persen untuk layanan kereta api. Itu bentuk kehadiran negara. Uang itu dari rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Karena itu kita harus hentikan semua kebocoran,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan.
“Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri. Semua harus dikembalikan ke pelayanan rakyat,” tegas Prabowo.
Sebagai informasi, proyek kereta cepat Whoosh mulai dibangun tahun 2016 dan diresmikan pada 2023. Berdasarkan catatan, total nilai utang proyek ini mencapai sekitar Rp118 triliun.
Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Danantara masih mencari solusi penyelesaian pembiayaan proyek tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Presiden memastikan negara akan hadir dalam menyelesaikan persoalan ini, termasuk kemungkinan menggunakan APBN.
“APBN juga pasti akan menjadi bagian. Namun detailnya nanti akan kami sampaikan,” kata AHY usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025).
