menitindonesia, MAROS – Hingga November 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros baru mencapai Rp263 miliar atau sekitar 73 persen dari total target Rp357 miliar. Artinya, Pemkab Maros masih harus mengejar sekitar Rp94 miliar dalam waktu kurang dari dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maros Andi Davied Syamsuddin mengakui capaian tersebut masih perlu digenjot.
“Masih ada sekitar Rp90 miliar yang harus dikejar. Beberapa perangkat daerah masih rendah capaian PAD-nya,” ujar Davied usai rapat evaluasi PAD di Ruang Rapat Bupati, Rabu (12/11/2025).
Ia mencontohkan, Dinas Pariwisata baru merealisasikan Rp2,5 miliar atau sekitar 38 persen dari target Rp6,7 miliar. Sementara Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Kopumdag) baru mengumpulkan Rp222 juta dari target Rp350 juta.
Meski demikian, Davied tetap optimistis kekurangan tersebut dapat ditutupi oleh sektor lain seperti Bapenda, RSUD, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum, yang mencatatkan kinerja cukup baik.
BACA JUGA:
520 ASN Maros Ikuti Tes Profiling Nasional, Ukur Kompetensi hingga Literasi Digital
“Kita harap PAD tahun ini bisa mendekati capaian tahun lalu yang mencapai 98 persen,” katanya.
Salah satu kendala terbesar tahun ini, lanjutnya, adalah penurunan pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akibat kebijakan pemerintah pusat yang membebaskan biaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kebijakan ini membuat banyak wajib pajak digratiskan untuk PBG dan BPHTB, sehingga pendapatan menurun signifikan,” jelasnya.
BACA JUGA:
Baznas Maros Salurkan 4.967 Seragam Sekolah dan Uang Tunai untuk Siswa Kurang Mampu
Padahal, sektor BPHTB selama ini menjadi penyumbang utama PAD Maros. Tahun 2023, penerimaan BPHTB mencapai Rp73 miliar, turun menjadi Rp64 miliar pada 2024, dan tahun ini baru sekitar Rp30 miliar.
Untuk menutup kekurangan, Pemkab Maros menyiapkan sejumlah strategi. Davied menyebut sudah ada komitmen tambahan Rp23 miliar dari sektor pajak dan retribusi yang segera masuk, ditambah Rp10 miliar dari PBB, Rp11 miliar dari klaim BPJS RSUD, serta Rp24 miliar dari sektor non-BPHTB.
“Kami tetap optimistis PAD tahun ini bisa tembus 97 persen,” tegasnya.
Khusus sektor pariwisata, capaian rendah disebut dipengaruhi cuaca buruk di awal tahun. Namun, Davied menyebut tren kunjungan meningkat dalam tiga bulan terakhir, sehingga target bisa naik ke kisaran 48–50 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M. Ferdiansyah, mengatakan pihaknya terus memaksimalkan potensi dari sembilan jenis pajak daerah.
“Secara umum pajak reklame dan beberapa pajak lain cukup baik. Tantangan terbesar tetap di BPHTB karena berkurang sekitar Rp17 miliar akibat kebijakan pusat,” jelasnya.
Ferdiansyah menambahkan, pihaknya sudah melayangkan surat teguran ke sejumlah pengembang perumahan yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Masih ada target Rp14 miliar dari total Rp46 miliar untuk PBB. Tim kami sudah turun ke 14 kecamatan untuk validasi data,” katanya.
Selain menagih tunggakan, Bapenda juga akan menghapus beberapa objek fasilitas pemerintah dari daftar penetapan PBB karena tidak termasuk objek pajak.
“Kita terus maksimalkan potensi yang ada agar PAD Maros bisa kembali mencapai target seperti tahun sebelumnya,” pungkasnya.
