menitindonesia, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, mengusulkan agar penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua dilakukan langsung melalui sekolah. Usulan ini muncul karena distribusi makanan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai sulit menjangkau wilayah terpencil dan kepulauan.
Tonny menilai, kondisi geografis Papua membutuhkan mekanisme penyaluran MBG yang berbeda dari daerah lain. Sebab, banyak kampung dan pulau yang lokasinya berjauhan sehingga sulit dijangkau oleh dapur SPPG.
Padahal, menurutnya, anak-anak di wilayah terluar Papua justru sangat membutuhkan program pemenuhan gizi tersebut.
“Program Makan Bergizi Gratis ini memang ada tempat lain yang menolak. Di Papua juga ada yang menolak. Tapi kami masih menganggap bahwa program ini baik. Namun, banyak sekali daerah kami di Papua yang belum terjangkau. Padahal, masyarakat di daerah terluar inilah yang sesungguhnya sangat membutuhkan makan bergizi gratis,” ujar Tonny dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dia menjelaskan, skema dapur SPPG yang melayani sekitar 1.000 hingga 2.000 penerima manfaat dalam satu jangkauan dinilai tidak efektif diterapkan di sejumlah wilayah Papua. Jarak antarkampung dan kondisi kepulauan menjadi kendala utama distribusi makanan.
Akibatnya, anak-anak yang berangkat sekolah sejak pagi berpotensi tidak mendapatkan asupan makanan bergizi yang cukup sebelum mengikuti kegiatan belajar.
“Karena memang mereka pergi ke sekolah pagi-pagi itu tidak ada cukup makanannya. Sehingga kami menitip Papua ini, kalau untuk BGN yang seperti sekarang, satu dapur itu menjangkau maksimal seribu sampai dua ribu, itu tidak akan bisa terjangkau. Karena posisinya pulau-pulau, setiap pulau itu kampung dan berjauhan,” jelasnya.
Karena itu, Tonny meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan skema khusus untuk penyaluran MBG di Papua. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah bantuan makanan diberikan langsung kepada sekolah agar pengelolaannya bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru setempat.
“Kami usulkan pada kesempatan yang baik ini, agar pemberian makanan bergizi gratis ini langsung diberikan kepada sekolahnya saja. Orang tuanya atau gurunya di sana atur langsung kepada sekolahnya,” katanya.
Menurut Tonny, mekanisme tersebut dapat menjadi solusi agar anak-anak di wilayah terpencil dan kepulauan tidak tertinggal dalam menerima manfaat program MBG.
Dia berharap pemerintah dapat menyesuaikan pola distribusi dengan kondisi geografis Papua sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Sehingga daerah kita yang di Papua yang sulit terjangkau ini bisa betul-betul merasakan program Bapak Presiden Prabowo yang sangat baik untuk masyarakat kita yang ada di Papua,” pungkasnya.