menitindonesia, MAROS – Ketua DPRD Kabupaten Maros, Muh Gemilang Pagessa, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Pasalnya, hingga November 2025, capaian PAD Maros baru mencapai Rp263 miliar atau sekitar 73 persen dari total target Rp357 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp94 miliar yang harus dikumpulkan Pemkab dalam waktu kurang dari dua bulan.
“Mungkin perlu beberapa hal dikonsolidasikan di OPD itu, sehingga bisa mencapai angka yang disepakati bersama,” kata Gemilang, Rabu (12/11/2025).
Ia menegaskan DPRD telah berulang kali menggelar rapat bersama mitra komisi untuk membahas capaian PAD yang masih rendah.
“Kami menyarankan perlu ada pengetatan aturan dan evaluasi terhadap OPD yang tidak mencapai target,” tegasnya.
Gemilang juga menyebut, tahun depan target PAD Maros dipastikan naik seiring munculnya beberapa objek pajak baru.
“Target tahun depan akan meningkat karena ada tambahan potensi pajak,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Maros Andi Davied Syamsuddin mengatakan, beberapa OPD masih menunjukkan kinerja minim dalam hal pendapatan.
BACA JUGA:
Capaian PAD Maros Masih 73 Persen, Sekda Optimistis Target Bisa Tembus 97 Persen
Ia mencontohkan, Dinas Pariwisata baru mencatatkan Rp2,5 miliar atau 38 persen dari target Rp6,7 miliar, sedangkan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan baru mengumpulkan Rp222 juta dari target Rp350 juta.
Meski begitu, Davied tetap optimistis capaian PAD bisa mendekati realisasi tahun lalu yang mencapai 98 persen.
“Pendapatan dari Bapenda, rumah sakit, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum masih cukup baik,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, salah satu faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan tahun ini adalah turunnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akibat kebijakan pembebasan biaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kebijakan MBR ini membuat mereka digratiskan untuk PBG dan BPHTB. Akibatnya, pendapatan menurun cukup signifikan,” katanya.
Davied mencatat, penerimaan BPHTB yang tahun 2023 mencapai Rp73 miliar, turun menjadi Rp64 miliar di 2024, dan tahun ini baru Rp30 miliar. Meski kehilangan potensi hingga Rp17 miliar, Pemkab tetap menargetkan realisasi mendekati 97 persen dengan tambahan pemasukan dari pajak, retribusi, rumah sakit, dan PBB.
“Sudah ada komitmen Rp23 miliar dari sektor pajak dan retribusi. Dari PBB sekitar Rp10 miliar, rumah sakit Rp11 miliar dari klaim BPJS, dan sekitar Rp24 miliar lainnya di luar BPHTB,” urainya.
Kepala Bapenda Maros M. Ferdiansyah menambahkan, pihaknya terus mengoptimalkan sembilan jenis pajak daerah serta memberikan surat teguran kepada pengembang perumahan yang menunggak PBB.
Ia juga mengungkapkan masih ada sejumlah kecamatan dengan capaian rendah, seperti Moncongloe (36%), Tanralili (49%), Tompobulu (46%), dan Turikale (56%).
“Tim kami sudah turun ke 14 kecamatan. Beberapa data wajib pajak masih ganda, ini sedang kami benahi,” jelasnya.
Ferdiansyah menegaskan Bapenda akan terus memaksimalkan potensi pendapatan agar PAD Maros bisa kembali menembus target seperti tahun sebelumnya.
“Kita optimis, asal semua OPD bergerak maksimal,” tutupnya.
