menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota bergerak cepat merampungkan kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2026. Penandatanganan nota kesepakatan digelar dalam rapat paripurna di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).
Langkah percepatan ini dinilai signifikan karena tuntas lebih awal dari target yang ditetapkan. Adapun proyeksi APBD Pokok tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp5,1 triliun.
Ketua Pansus Banggar KUA-PPAS 2026 DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan cukup besar.
“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif mengingat proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96 persen atau senilai Rp482 miliar dibandingkan tahun 2025,” katanya saat membacakan laporan Pansus.
Ray menyebut pansus meminta optimalisasi dan konsistensi penerimaan agar kebijakan pendapatan mampu mengimbangi potensi penurunan. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah.
“Digitalisasi ini krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” jelasnya.
BACA JUGA:
Pemkot dan DPRD Makassar Sepakati KUA – PPAS, APBD 2026 diproyeksikan Capai Rp51, Triliun
Ia menambahkan, Pansus mendorong pemerintah meningkatkan kinerja BUMD agar mampu memberikan dividen lebih besar bagi kas daerah. Selain itu, eksplorasi sumber pendapatan baru dari sektor digital dan ekonomi kreatif dinilai penting.
“Kebijakan ini harus mendukung pengembangan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru,” lanjutnya.
Pada sisi belanja, Ray menegaskan agar alokasi anggaran diarahkan untuk pencapaian program prioritas Wali Kota, khususnya yang menyentuh pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Menurutnya, indikator utama kebijakan belanja harus fokus pada program yang produktif dan berkontribusi pada target makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penurunan kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, inflasi, dan ketimpangan.
Ray turut menekankan pentingnya penguatan belanja layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga pemberdayaan UMKM dan peningkatan ekosistem bakat kreatif generasi muda. Pelaksanaan program jaminan sosial terpadu seperti Mulia Berjasa juga diminta diperkuat.
“Meliputi jaminan kesehatan, perlindungan sosial, serta jaminan bagi pekerja rentan,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa dukungan terhadap proyek strategis harus dipastikan, termasuk pembangunan stadion, penyediaan seragam sekolah gratis, dan sejumlah infrastruktur prioritas lainnya. Ray juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik.
“Belanja diarahkan untuk memperkuat pengembangan Makassar Super Apps dan Lontara Plus sebagai platform layanan publik terintegrasi,” jelasnya.
Dalam rekomendasi teknisnya kepada SKPD, Ray menyampaikan sejumlah arahan. Ia meminta Dinas Pendidikan memastikan anggaran seragam sekolah gratis menjadi mandatory spending.
Di Dinas PU, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi harus menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat berpenghasilan rendah. Pada Dinas Lingkungan Hidup, ia menekankan pembangunan sistem pengolahan sampah terintegrasi serta pembebasan iuran sampah bagi rumah tangga miskin.
“Dinas Pemuda dan Olahraga & Dinas PU perlu memastikan kesiapan anggaran pembangunan stadion yang bersifat multiyears,” tegasnya.
Ia juga menambahkan agar Diskominfo mempercepat pengembangan Makassar Creative Hub dan Lontara+. Untuk Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Ray meminta memastikan efektivitas bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan bagi pekerja rentan.
“Dan pada OPD Ketahanan Pangan, Perdagangan dan UMKM memperkuat program ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta mendukung program makanan bergizi gratis,” ungkapnya.
Ray menutup laporannya dengan menegaskan pentingnya menjaga alokasi belanja modal agar proyek strategis tetap berjalan.
“Belanja modal harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat,” tutupnya.
