menitindonesia, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota resmi menuntaskan pembahasan dan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Finalisasi ini dicapai lebih cepat dari target, yakni sebelum Desember 2025.
Estimasi belanja dalam APBD Pokok 2026 diproyeksikan mencapai Rp5,1 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA-PPAS di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).
Paripurna itu dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Supratman, serta jajaran SKPD.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan seluruh program prioritas tetap masuk dalam rancangan APBD 2026, meski terdapat penyesuaian anggaran. Ia menegaskan pemerintah tetap menjalankan program strategis yang telah diusulkan OPD dan dibahas bersama DPRD.
BACA JUGA:
Wali Kota Makassar Kembali Bagikan Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis
“Semua program prioritas harus kita jalankan, hanya saja ada beberapa yang dirasionalisasi menyesuaikan pemotongan anggaran,” ujarnya usai paripurna.
Munafri meminta jajaran SKPD lebih kreatif meningkatkan pendapatan daerah agar program tetap berjalan optimal. Ia juga menginstruksikan efisiensi dengan mengurangi kegiatan seremonial agar anggaran lebih banyak menyentuh masyarakat.
“Mengurangi seremonial-seremonial untuk memastikan program 2026 langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran penurunan nilai APBD, Munafri menegaskan tidak ada pengurangan signifikan. Pemkot Makassar akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan sumber lain seperti opsen.
“Kita pastikan tidak berkurang signifikan. PAD akan digenjot dan disubstitusi dari beberapa sumber lain,” jelasnya.
Munafri juga memastikan pembangunan stadion tetap menjadi salah satu program prioritas dalam APBD 2026. Menurutnya, seluruh program unggulan tidak terganggu oleh penyesuaian anggaran.
“Program stadion masuk dan menjadi prioritas yang harus muncul,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas sinergi Pemkot dan DPRD dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS. Ia menilai kolaborasi legislatif–eksekutif menjadi kunci lahirnya kebijakan anggaran yang responsif dan sesuai kebutuhan pembangunan kota.
“Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Aliyah.
Ia menambahkan, tahun anggaran 2026 menjadi momentum penguatan program strategis, terutama layanan dasar publik dan penyelesaian persoalan prioritas kota. Aliyah berharap sinergi Pemkot dan DPRD terus terjaga guna menghasilkan kebijakan yang lebih baik setiap tahunnya.
