Kepala BPOM RI Taruna Ikrar saat menerima perwakilan diplomatik Tunisia dalam pembahasan kerja sama obat dan vaksin di kantor BPOM, Jakarta. Pertemuan ini membahas peluang ekspor vaksin Indonesia, harmonisasi regulasi, serta penguatan diplomasi kesehatan antara Indonesia dan Tunisia.
BPOM RI dan Duta Besar Tunisia menjajaki penguatan kerja sama obat dan vaksin dalam pertemuan resmi di Ruang Tamu Kepala BPOM. Pertemuan ini membuka peluang percepatan ekspor vaksin Indonesia, harmonisasi regulasi, hingga kerja sama teknis yang dapat memperkuat sistem kesehatan kedua negara.
menitindonesia, JAKARTA — Kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, Mohamed Trabelsi, ke Ruang Tamu Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menjadi ruang dialog untuk memperkuat hubungan kedua negara di bidang obat dan vaksin. Pertemuan berlangsung hangat dan terarah, dipimpin langsung oleh Kepala BPOM RI, Prof Taruna Ikrar, Selasa (18/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Trabelsi menyampaikan ketertarikan Tunisia untuk mengenal lebih dekat sistem regulasi obat Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir semakin diperhitungkan di tingkat global. BPOM sendiri kini berada pada tahap akhir penilaian untuk memperoleh status penuh WHO-Listed Authority (WLA).
Prof Taruna menjelaskan struktur dan kapasitas pengawasan BPOM, mulai dari jaringan 53 balai besar/balai POM, kemampuan laboratorium yang sudah terakreditasi, hingga transformasi digital yang membuat proses perizinan obat dan makanan lebih cepat dan transparan. “Regulator modern harus cepat dan berbasis bukti. BPOM terus bergerak ke arah itu, dan kami siap berbagi pengalaman dengan Tunisia,” ujar Prof Taruna.
Peluang Ekspor Vaksin Indonesia ke Tunisia
Salah satu topik penting yang dibahas adalah potensi ekspor farmasi Indonesia ke Tunisia. Bio Farma telah mengekspor vaksin Pentabio dengan nilai lebih dari USD 3,3 juta, dan peluang ini dinilai dapat terus berkembang. Tunisia sendiri masih menghadapi sejumlah kendala di sektor farmasi, seperti keterbatasan industri lokal, riset yang belum optimal, dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar produk kesehatan.
BPOM menawarkan beberapa bentuk kerja sama teknis kepada otoritas regulatori Tunisia, di antaranya: berbagi pengalaman digitalisasi perizinan, penerapan regulatory reliance untuk mempercepat persetujuan produk Indonesia, serta pelatihan bagi regulator Tunisia terkait registrasi obat dan pengawasan fasilitas produksi.
“Jika kita bisa menyelaraskan standar dan mempercepat proses registrasi, masyarakat Tunisia akan lebih cepat mendapatkan akses ke produk berkualitas dari Indonesia,” kata Prof Taruna. Ia menambahkan, “Kolaborasi regulatori ini bukan hanya tentang perdagangan, tapi tentang memperkuat sistem kesehatan kedua negara.”
Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua pihak untuk menindaklanjuti peluang kolaborasi tersebut. Bagi BPOM, kerja sama dengan Tunisia menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi kesehatan dan meningkatkan pengakuan global terhadap kapasitas regulatori Indonesia.
“Indonesia semakin dipercaya di panggung global. Dan tugas kami adalah memastikan kepercayaan itu terus tumbuh melalui kerja sama yang konkret,” ujar Prof Taruna.
