menitindonesia, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti lonjakan tajam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Makassar yang kini mencapai Rp300–400 miliar. Angka ini jauh melampaui prediksi awal pada pembahasan KUA-PPAS yang memperkirakan SILPA hanya berada di kisaran Rp200 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hartono, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jauh lebih selektif dalam menentukan pagu anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai anggaran tidak boleh dibagikan tanpa mempertimbangkan kemampuan OPD dalam mengeksekusinya.
“TAPD harus melihat setiap OPD. Jangan memberikan anggaran yang tidak bisa dieksekusi,” tegas Hartono dikutip Sabtu (29/11/2025).
Hartono mengingatkan bahwa lonjakan SILPA bukan hal sepele, sebab angka tersebut mencerminkan rendahnya serapan anggaran dan tidak terlaksananya berbagai program yang seharusnya dirasakan masyarakat.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Nilai Pemilihan RT/RW Belum Siap, Minta Pemkot Tunda 2–3 Minggu
Ia menilai dengan anggaran Pemkot Makassar yang terbatas, kegagalan menyerap anggaran menjadi kerugian besar bagi publik.
“Di awal rapat kita prediksi SILPA sekitar 200-an miliar. Tapi data menunjukkan sudah Rp300 hingga Rp400 miliar. Mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Hartono menambahkan SILPA yang besar harus menjadi warning bagi pemerintah kota, terutama bagi OPD yang memegang anggaran besar namun tidak mampu menyerapnya secara maksimal.
“Kalau kita lihat data, SILPA kita ini di atas 300 miliar. Ini perlu diwaspadai, Pak Wali dan jajaran TAPD. Ini berkaitan dengan kinerja OPD,” tambahnya.
Menurut DPRD, membengkaknya SILPA dapat mengganggu postur anggaran tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan ada program yang tidak berjalan, perencanaan yang kurang tepat, atau pelaksanaan yang tidak optimal di level OPD.
DPRD mendorong Pemkot Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD dengan serapan anggaran rendah. Selain itu, TAPD diminta memperketat verifikasi program agar hanya kegiatan yang benar-benar siap dan bisa dieksekusi yang masuk dalam perencanaan anggaran 2025.
