menitindonesia, MAKASSAR — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto didaulat menjadi penguji eksternal dalam ujian promosi doktor Ilmu Politik Bupati Maros, Chaidir Syam, Rabu (11/2/2026).
Sidang terbuka tersebut berlangsung khidmat dengan menghadirkan tim penguji dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan. Kehadiran Bima Arya menjadi sorotan tersendiri, mengingat posisinya sebagai pejabat nasional sekaligus politisi yang berpengalaman dalam tata kelola pemerintahan dan dinamika politik daerah.
Dalam sesi penyampaian pandangan, Bima Arya mengapresiasi disertasi Chaidir Syam yang dinilai mengangkat isu strategis dalam demokrasi lokal.
“Terdapat hal yang sangat penting tentang modal politik dan mobilisasi politik. Juga keterampilan-keterampilan lainnya yang disampaikan melalui teori-teori politik yang sangat argumentatif. Saya sangat mengapresiasi,” ujar Bima Arya.
BACA JUGA:
Daftar Tunggu Haji Maros 11 Ribu Orang, Bupati: Pernah Tembus 35 Tahun Masa Tunggu
Menurutnya, kajian tersebut tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga relevan dengan praktik demokrasi di tingkat daerah. Ia menekankan pentingnya memperkuat ruang-ruang demokrasi serta memastikan regenerasi kepemimpinan politik berjalan sehat dan terbuka.
Bima juga menyoroti komitmen Chaidir dalam menjaga iklim demokrasi di Kabupaten Maros agar tetap kompetitif. Ia berharap fenomena calon tunggal tidak kembali terjadi pada Pilkada mendatang.
“Tadi juga ada hal yang sangat penting, Chaidir memastikan di Maros akan selalu dikuatkan ruang-ruang demokrasinya sekaligus jalur-jalur untuk pemimpin-pemimpin berikutnya. Regenerasi politik agar tidak terjadi lagi jalan tunggal di Pilkada Maros berikutnya,” tuturnya.
Sementara itu, dalam disertasinya Chaidir Syam menitikberatkan pada dinamika politik lokal serta strategi penguatan demokrasi di daerah. Ujian promosi ini menjadi salah satu tahapan akademik penting dalam meraih gelar doktor di bidang Ilmu Politik.
Momentum tersebut dinilai menjadi refleksi kolaborasi antara dunia akademik dan praktik pemerintahan, sekaligus menunjukkan komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kapasitas intelektual serta kualitas kepemimpinan berbasis kajian ilmiah.
