menitindonesia, JAKARTA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menemukan indikasi masalah kesehatan mental pada hampir 10 persen anak di Indonesia.
Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani pemeriksaan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendeteksi adanya gejala kecemasan dan depresi dalam jumlah signifikan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak terindikasi mengalami depresi (depression disorder).
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Menurut Budi, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena dapat berujung pada tindakan ekstrem seperti bunuh diri.
BACA JUGA:
Prabowo Luncurkan 200 Jembatan Gantung Perintis, Gubernur Sulsel Tinjau Pembangunan di Maros
Ia mengungkapkan data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan tren peningkatan anak yang mencoba bunuh diri dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2015, angka percobaan bunuh diri pada anak tercatat 3,9 persen, namun meningkat menjadi 10,7 persen pada 2023.
Budi menjelaskan gangguan kesehatan mental pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga lingkungan keluarga, pertemanan, hingga sistem pendidikan.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat perlu dibekali kemampuan menghadapi tekanan melalui penguatan life skill serta edukasi Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP).
“Semua orang pasti menghadapi tekanan, tetapi yang penting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” katanya.
Pemerintah Perluas Skrining
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes menargetkan perluasan skrining CKG hingga menjangkau 25 juta anak di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi mengatakan hasil skrining akan ditindaklanjuti oleh fasilitas layanan kesehatan, terutama Puskesmas.
Saat ini pemerintah juga berupaya menambah jumlah psikolog klinis di Puskesmas, yang masih terbatas sekitar 203 orang di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform Healing119.id untuk memberikan dukungan dan intervensi cepat bagi masyarakat.
Di sektor pendidikan, Kemenkes juga mendorong peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru kelas untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdeteksi memiliki gejala gangguan mental.
Upaya deteksi dini ini turut diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis (5/3/2026).
Kolaborasi lintas sektor tersebut bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan mental anak yang terintegrasi, mulai dari upaya pencegahan (promotif-preventif) hingga pengobatan dan rehabilitasi (kuratif-rehabilitatif).
Adapun sembilan instansi yang terlibat yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kominfo, Kemendikdasmen, BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Polri.
Melalui kerja sama ini, pemerintah juga memastikan kerahasiaan data pribadi anak tetap terjaga untuk mencegah stigma, sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara menyeluruh, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.
