menitindonesia, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan menerapkan prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan koordinasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan empat aspek tersebut harus berjalan beriringan agar stabilitas harga tetap terjaga.
Hal itu disampaikan Jufri saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota IHK Provinsi Sulsel di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Senin (10/8/2026).
“Operasi pasar dan GPM terus kita lakukan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga, dengan menghadirkan komoditas yang menjadi target inflasi,” kata Jufri.
Menurutnya, ketersediaan pasokan juga menjadi kunci. Karena itu, TPID kabupaten/kota diminta rutin memantau harga dan kondisi pasokan di pasar bersama Satgas Pangan.
BACA JUGA:
Hari Pramuka ke-65, Gubernur Sulsel: Anak Pramuka Tak Boleh Kehabisan Ide
“Kita perlu menjaga ketersediaan pasokan. TPID kabupaten/kota harus rutin melakukan pemantauan di pasar bersama Satgas Pangan,” ujarnya.
Jufri juga meminta kerja sama antardaerah diperkuat, khususnya antara wilayah yang mengalami defisit pasokan dengan daerah yang memiliki surplus.
“Bagaimana daerah yang defisit bisa bekerja sama dengan daerah yang surplus. Hal ini membantu stabilisasi pasokan dan harga,” jelasnya.
Di sisi produksi, Pemprov Sulsel terus mendorong peningkatan produksi pangan sekaligus menjaga stok. Bantuan bibit melalui program Mandiri Benih dan alat mesin pertanian (alsintan) menjadi bagian dari strategi tersebut.
“Kita mendorong produksi. Makanya Pemprov Sulsel memberikan bantuan bibit melalui Mandiri Benih, termasuk bantuan alsintan untuk petani,” katanya.
Jufri juga mendorong penguatan basis data digital agar pemantauan harga dan stok dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Sementara dari sisi komunikasi, ia meminta seluruh pihak ikut mengedukasi masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
“Kita juga perlu mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembelian panik, berbelanja secara bijak, dan membeli sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan Sulsel mengalami deflasi 0,18 persen secara bulanan pada Juli 2026.
Namun secara tahunan, inflasi Sulsel tercatat 2,75 persen. Sementara inflasi tahun kalender mencapai 2,36 persen.
Di sisi lain, program Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan. Hingga kini tercatat 830 GPM telah dilaksanakan di Sulsel.
Sebanyak 440 GPM atau sekitar 53 persen di antaranya digelar di kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Meski jumlah pelaksanaan cukup besar, Rizki menilai efektivitas GPM masih perlu dievaluasi, terutama dari sisi lokasi pelaksanaan.
“Kita mendorong implementasi GPM dengan prinsip 4T harus diperkuat, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas,” kata Rizki.
