menitindonesia, SOPPENG – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menyoroti angka stunting di Kabupaten Soppeng yang masih mencapai 26,6 persen. Dia meminta pemerintah daerah memperkuat akurasi data dan memastikan intervensi diberikan sesuai kondisi masing-masing anak.
Hal itu disampaikan Fatmawati saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng, Senin (10/8/2026). Fatmawati yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel meninjau langsung pelayanan di UPTD Puskesmas Sewo.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis pada 2025, angka stunting Kabupaten Soppeng tercatat 26,6 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian Pemprov Sulsel karena masih berada di atas rata-rata nasional yang diharapkan.
“Ini harus menjadi PR kita bersama karena kita harusnya di bawah rata-rata nasional, di bawah 21 persen,” kata Fatmawati.
Sementara berdasarkan laporan UPTD Puskesmas Sewo, terdapat 110 balita stunting atau 15,7 persen di wilayah kerja puskesmas tersebut. Selain itu, terdapat 32 balita wasting atau 4,5 persen.
BACA JUGA:
Pembangunan Stadion Sudiang Terus Berjalan, Kadispora Sulsel: Pembangunan Terus Dipacu
Fatmawati menilai akurasi data menjadi kunci dalam menentukan intervensi. Karena itu, dia meminta pengukuran pertumbuhan anak dilakukan secara benar dan berkala.
Dia juga meminta pemerintah daerah segera melaporkan apabila terdapat kendala pada alat antropometri yang digunakan di puskesmas.
“Kalau alat antropometrinya kurang atau ada kendala di masing-masing Puskesmas, tolong segera dilaporkan. Nanti kita bantu alatnya. Saya mau melihat bahwa data yang akurat,” ujarnya.
Menurut Fatmawati, data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan intervensi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.
Karena itu, dia mendorong penguatan pelayanan kesehatan primer, pemutakhiran data, pengukuran pertumbuhan anak, intervensi gizi, serta keterlibatan kader Posyandu dan keluarga.
“Kalau sampai bulan depan setelah kita melakukan pengukuran ulang anak kita masih masuk stunting dan wasting, itu harus ada intervensi selama tiga bulan, baik pemberian makanan tambahan ataupun intervensi lainnya,” tegasnya.
Fatmawati mengatakan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu dengan melibatkan keluarga, lingkungan, pendidikan, pangan, hingga sektor lainnya.
Dia juga meminta kader Posyandu terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai penyebab, pencegahan, dan penanganan stunting.
Pada kunjungan tersebut, Fatmawati menyerahkan bantuan paket penanganan stunting berupa susu yang disesuaikan dengan usia dan kondisi anak.
Dia meminta tenaga kesehatan memastikan bantuan pangan diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan, pengukuran, dan kondisi masing-masing anak serta mengikuti rekomendasi tenaga kesehatan.
Fatmawati juga mendorong Pemkab Soppeng memperkuat program pencegahan dan penanganan stunting dalam APBD 2027.
Selain intervensi sensitif, dia mendorong program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi agar dapat menyasar kelompok yang membutuhkan, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui sesuai kebijakan yang berlaku.
“Yang lebih utama adalah peran orang tua untuk bagaimana bersama-sama kita melakukan perbaikan gizi dan kondisi kesehatan anak-anak kita,” katanya.
Wakil Bupati Soppeng Selle K.S. Dalle mengapresiasi kunjungan Fatmawati. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerap kebutuhan di lapangan.
Dia mengatakan Pemkab Soppeng telah menjalankan berbagai program untuk mendukung penurunan stunting, termasuk inovasi berbasis potensi lokal melalui program Buras atau Bujukan Rujukan Atasi Stunting.
Program tersebut dikembangkan melalui kolaborasi kader Posyandu, Puskesmas, dan pemerintah di tingkat kecamatan dengan menyesuaikan potensi serta kebutuhan masyarakat setempat.
Selle berharap sinergi Pemprov Sulsel dan Pemkab Soppeng terus diperkuat, tidak hanya dalam penanganan stunting, tetapi juga sektor UMKM dan pertanian.
Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Sewo drg Nurhayati melaporkan sejumlah intervensi yang telah dilakukan Pemkab Soppeng. Di antaranya pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting, pemeriksaan kesehatan remaja putri dan calon pengantin, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, serta penguatan kapasitas kader kesehatan.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Fatmawati juga menyerahkan bantuan 20 mesin jahit dan 20 mesin obras kepada masyarakat di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng.
Bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang ekonomi bagi perempuan sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga.
Fatmawati meminta penerima bantuan memanfaatkan mesin tersebut secara optimal dan tidak menjual maupun memindahtangankannya.
“Tujuannya bisa membangun kemandirian masyarakat kita, khususnya pemberdayaan perempuan. Jangan sampai disalahgunakan ataupun dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegasnya.
Dia mengatakan pemerintah akan melihat perkembangan pemanfaatan bantuan tersebut. Jika bantuan digunakan secara optimal dan memberikan dampak ekonomi bagi keluarga, dukungan dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya.
“Ketika tahun depan kita turun dan ternyata mesinnya benar-benar digunakan bahkan bisa bernilai tambah, membantu ekonomi keluarga, kita tambahkan lagi,” ujarnya.
Selain bantuan mesin jahit dan mesin obras serta bantuan penanganan stunting, dalam kunjungan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan bibit tanaman berupa cabai, rambutan, dan alpukat, serta bantuan mesin pompa kepada lima kelompok tani di Dusun Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra.
