menitindonesia, MAKASSAR — Aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kini menghadapi tuntutan publik yang semakin tinggi. Pelayanan yang lambat, berbelit hingga respons aparatur yang buruk tak lagi luput dari sorotan masyarakat, terutama melalui media sosial.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, meminta aparatur tidak menganggap persoalan tersebut sebagai hal sepele. Menurutnya, kualitas pelayanan publik harus dibangun melalui proses kerja yang terukur dan konsisten.
Hal itu disampaikan Andi Zulkifly saat menjadi narasumber Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II dan III Tahun 2026 di Balai Besar Pengembangan Kompetensi (BBPK) Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) IV Kemendagri, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (16/9/2026).
BACA JUGA:
Biayai Kuliah Sendiri Jadi Penyiar Radio, Walkot Makassar Beri Pesan Menohok ke Mahasiswa Baru UCM
Dalam kegiatan tersebut, Andi Zulkifly membawakan materi tentang manajemen mutu dengan membangun daya kerja yang bermutu dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar.
Di hadapan peserta pelatihan, Andi Zulkifly juga menceritakan perjalanan kariernya yang dimulai dari tingkat bawah. Ia pernah menjadi bendahara kecamatan, lurah, camat, hingga memimpin sejumlah dinas teknis sebelum dipercaya menjabat sebagai Sekda Makassar.
Pengalaman panjang di pemerintahan tersebut membuatnya melihat adanya perubahan besar dalam pola pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparatur.
Keterbukaan informasi dan masifnya penggunaan media sosial membuat masyarakat semakin cepat mengetahui sekaligus menilai kualitas pelayanan pemerintah.
“Pelayanan publik yang kita rasakan saat ini menghadapi tekanan masyarakat yang sangat tinggi. Kalau dulu kritikan agak jarang, sekarang masyarakat makin kritis. Layanan yang berbelit-belit, lambatnya respons aparatur, serta kurangnya pengawasan kini langsung disorot publik melalui media sosial,” kata Andi Zulkifly.
Karena itu, ia menilai manajemen mutu menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap unit kerja diminta memastikan pelayanan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberikan pengalaman pelayanan yang baik bagi masyarakat.
Andi Zul, sapaan akrabnya, menjelaskan orientasi organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi privat. Jika perusahaan swasta berorientasi pada keuntungan finansial, pemerintah memiliki kewajiban utama memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
“Kita dibayar sebagai aparatur bukan untuk mencari pendapatan sebesar-besarnya, tetapi untuk melayanan masyarakat. Karena itu, manajemen mutu menjadi komponen yang sangat penting,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan aparatur agar tidak terjebak pada pencapaian hasil akhir semata atau sekadar memenuhi formalitas dokumen reformasi birokrasi.
Menurutnya, setiap tahapan pelayanan harus dikawal agar berjalan sesuai standar. Mulai dari kepastian biaya, waktu penyelesaian, kompetensi sumber daya manusia, sarana-prasarana hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP).
“Item-item seperti kepastian biaya, lamanya waktu penyelesaian, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga standar SOP harus betul-betul kita jaga. Kita tidak boleh hanya berujung pada hasilnya, tetapi prosesnya yang harus dipastikan berjalan baik,” ujarnya.
Andi Zulkifly berharap para pejabat pengawas yang mengikuti PKP dapat membawa prinsip manajemen mutu tersebut ke unit kerja masing-masing.
Ia menilai perbaikan kualitas proses pelayanan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Nah, kita harap para peserta ini saat kembali ke tempat masing-masing bisa mengoptimalkan pelayanan publik sehingga warga percaya dengan tata kelola yang ada di pemerintahan,” jelasnya.
