menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harus memutar otak menghadapi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 yang mengalami defisit bengkak hingga Rp 699,85 miliar.
Untuk menambal lubang defisit raksasa tersebut, Pemkot terpaksa membobol “tabungan” atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari Tahun Anggaran 2025.
Fakta ini dibeberkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, saat membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna di Ruang Sipakatahu, Balai Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).
“Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 699,85 miliar lebih, bersumber dari SiLPA Tahun 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI,” tegas Appi di hadapan para anggota dewan.
BACA JUGA:
BAZNAS RI Dorong Makassar Jadi Prototipe Kota Filantropi Nasional
Angka pencairan dana sisa ini melonjak drastis hingga 45,80 persen atau bertambah Rp 219 miliar jika dibandingkan dengan target awal di APBD Pokok 2026 yang hanya mematok angka Rp 480 miliar.
Kondisi defisit ini dipicu oleh anomali postur anggaran. Di satu sisi, target Pendapatan Daerah justru anjlok Rp 128 miliar menjadi Rp 4,56 triliun. Namun di sisi lain, Belanja Daerah malah meroket menjadi Rp 5,26 triliun atau bertambah sekitar Rp 90 miliar.
Rincian penurunan pendapatan ini berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun Rp 57 miliar menjadi Rp 2,27 triliun, serta merosotnya dana transfer dari pusat sebesar Rp 137 miliar.
Ironisnya, di tengah lesunya pendapatan, alokasi Belanja Operasi justru membengkak paling besar. Pos belanja ini naik Rp 146 miliar menjadi Rp 4,33 triliun. Sebaliknya, Belanja Modal yang biasanya bersentuhan langsung dengan proyek infrastruktur publik malah dipangkas sebesar Rp 55 miliar menjadi tersisa Rp 919 miliar.
Merespons ketimpangan ini, Appi berdalih bahwa perubahan postur APBD harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi riil fiskal daerah saat ini. Ia memastikan Pemkot tetap berupaya mengamankan program-program prioritas.
“Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas,” dalih Appi.
Ia memastikan, sisa napas anggaran yang ada akan difokuskan untuk menjaga roda perekonomian kota.
“Mulai dari penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik dan lingkungan hidup,” pungkasnya.
