Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat datang melihat langsung kondisi persawahan di Kabupaten Maros. (ist)
menitindonesia, MAROS – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman geram setelah mendapati alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah diduga diperjualbelikan di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Traktor yang semestinya diberikan secara gratis kepada kelompok tani justru diduga menjadi ladang bisnis oknum tertentu. Amran pun meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik tersebut dan menghukum berat siapa pun yang terlibat.
Temuan itu diungkap Amran saat mengunjungi lahan pertanian warga di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026).
“Ini traktor diperjualbelikan. Dan saya terima kasih kepada Asintel Kodam dan kepolisian. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan,” kata Amran.
Amran menegaskan, traktor tersebut merupakan hibah pemerintah yang disalurkan tanpa dipungut biaya sepeser pun dari petani. Karena itu, praktik jual beli bantuan tersebut dinilainya sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara yang merugikan petani.
“Ini adalah hibah dari pemerintah, enggak ada biayanya. Hibah dari pemerintah. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat. Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus tetap diproses tanpa pandang bulu.
“Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini harus diberi efek jera,” ujarnya.
Amran mengungkapkan, dugaan penyimpangan bantuan alsintan tidak hanya ditemukan di satu daerah. Selain di Kabupaten Sidrap dan Gowa, ia juga menerima laporan adanya praktik serupa di Kabupaten Takalar.
Ia bahkan meminta 85 unit traktor yang diduga bermasalah segera ditarik apabila terbukti terjadi penyimpangan dalam penyalurannya.
“Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, tarik. Ini bayar rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden,” katanya.
Amran menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga triliunan rupiah untuk pengadaan bantuan alsintan bagi petani di seluruh Indonesia.
Bantuan tersebut ditujukan untuk mempercepat modernisasi pertanian, menekan biaya produksi, serta mempermudah dan mempercepat pengolahan lahan.
Dengan adanya traktor bantuan, petani diharapkan bisa segera mengolah sawah, terutama saat musim hujan tiba, sehingga jadwal tanam tidak tertunda.
“Tujuan alat mesin pertanian adalah supaya kita transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Ini menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan, kemudian mempercepat pengolahan,” jelasnya.
Amran menyebut pemerintah telah menyalurkan sekitar 10 ribu unit alsintan di seluruh Indonesia. Namun, Kementerian Pertanian juga menerima ratusan pengaduan terkait dugaan penyimpangan bantuan pemerintah.
Total terdapat 271 laporan yang masuk secara nasional. Laporan tersebut tidak hanya berkaitan dengan traktor, tetapi juga mencakup dugaan penyimpangan bantuan beras dan pupuk.
“Laporan yang masuk seluruh Indonesia 271 yang melanggar tapi bukan traktor saja, ada beras, ada pupuk, ada traktor,” bebernya.
Sementara itu, Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Asyraf Aziz mengungkapkan, penelusuran dugaan jual beli alsintan bermula dari informasi yang diterima Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penelusuran di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sidrap dan Gowa.
Dari hasil penelusuran, dua orang telah diamankan dan kini menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan.
“Dua yang diamankan, kemudian pelakunya dua. Dan sekarang pelaku sudah diproses di Polda,” kata Asyraf.
Ia menyebut alsintan yang diamankan merupakan bantuan pemerintah dari pengadaan tahun 2025-2026.
Berdasarkan hasil penelusuran sementara, traktor bantuan tersebut diduga dipasarkan melalui media sosial, marketplace, hingga transaksi dari mulut ke mulut.
Harga jualnya bervariasi, bergantung pada jenis traktor dan kesepakatan antara penjual dengan pembeli.
Asyraf menegaskan, seluruh alsintan bantuan pemerintah seharusnya diterima kelompok tani secara gratis dan digunakan untuk menunjang aktivitas pertanian, bukan diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi.
Amran memastikan pemerintah akan terus menelusuri dan menindak dugaan penyimpangan bantuan di sektor pertanian. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan program pemerintah untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengorbankan petani.
“Siapa pun bermain-main kita harus bersihkan, kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.