Presiden Prabowo saat meninjau salah satu sekolah Rakyat. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) buka suara soal kehadiran program Sekolah Rakyat. Pemerintah menegaskan bahwa program ini hadir bukan untuk menyaingi apalagi merebut jatah anggaran sekolah negeri, melainkan untuk memperkuat sistem pendidikan demi menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos, Devi Deliani, memastikan Sekolah Rakyat dan sekolah negeri akan berjalan beriringan tanpa tumpang tindih.
“Sekolah Rakyat melengkapi sekolah negeri yang terus dibenahi di jalurnya masing-masing, bukan menyaingi atau mengambil alih anggarannya,” tegas Devi di Jakarta, dikutip Sabtu (26/09/2026)
Devi membeberkan, program ini dieksekusi secara terukur mengikuti arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Sasarannya jelas: memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan di seluruh pelosok Nusantara.
Target ambisius pun telah dipatok pemerintah. “Sesuai arahan Presiden Prabowo, negara menargetkan lebih dari 150.000 siswa dapat terlayani pada 2027. Target jangka panjang kita, setiap kabupaten dan kota kelak memiliki gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa,” bebernya.
Lewat inisiatif ini, pemerintah berambisi menjadikan Sekolah Rakyat sebagai senjata utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Hak pendidikan yang setara dan inklusif dinilai menjadi kunci utama.
“Sekolah Rakyat adalah janji bahwa tidak ada anak Indonesia yang harus mewarisi kemiskinan orang tuanya hanya karena tidak pernah diberi kesempatan. Ini adalah bentuk investasi bangsa untuk menciptakan generasi mendatang yang tumbuh lebih adil dan sejahtera,” pungkas Devi.
Dengan sistem kuota dan masifnya pembangunan fasilitas fisik di berbagai daerah ke depan, Sekolah Rakyat diyakini bakal menjadi jembatan emas bagi anak-anak Indonesia untuk merengkuh hak dasar pendidikan tanpa lagi terganjal kondisi ekonomi orang tua.
