menitindonesia, JAKARTA – Polri tengah mengusut 98 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga melibatkan korporasi. Dalam pengusutan tersebut, polisi juga menemukan indikasi keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga.
Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, puluhan laporan polisi terkait dugaan keterlibatan perusahaan dalam kasus karhutla telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
“Jadi, per hari ini, Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP naik sidik (penyidikan) ada 98 kasus terkait korporasi,” kata Suyudi seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Suyudi, penyidik masih mendalami seluruh kasus tersebut dengan menelusuri bukti-bukti untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran. Polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam pengelolaan lahan.
Pemilik perusahaan hingga pemegang saham berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan mereka dalam tindak pidana karhutla.
“Dalam waktu yang dekat, pastinya kita akan menetapkan para tersangka, baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun para pemegang sahamnya,” ujarnya.
BACA JUGA:
Prabowo Kerahkan 200 Pompa Air untuk Padamkan Karhutla di Habitat Orangutan
Dalam penyidikan tersebut, Polri juga menelusuri dugaan keterlibatan pihak asing. Suyudi menyebut terdapat indikasi keterkaitan pihak asing dalam sejumlah kasus korporasi yang tengah ditangani.
Namun, penyidik masih memilah perusahaan yang memiliki unsur penanaman modal asing (PMA) dengan perusahaan yang tidak berkaitan dengan investasi asing.
“Tapi yang jelas, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing. Iya, ada negara tetangga,” kata Suyudi.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secara lebih masif. Upaya tersebut mencakup penguatan operasi udara serta penambahan personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Dinas Kehutanan, dan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Istana Negara, Senin (19/10/2026).
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa penanganan karhutla harus betul-betul masif,” ujar Dudung dalam konferensi pers seusai rapat.
Untuk memperkuat operasi udara, Prabowo meminta Panglima TNI memanfaatkan pesawat Hercules guna mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC) menggunakan es kering atau dry ice. Sebelumnya, menurut Dudung, pemerintah menggunakan pesawat Casa untuk operasi tersebut.
Penggunaan dry ice dalam OMC diharapkan membantu proses modifikasi atmosfer sehingga asap karhutla yang terperangkap dapat naik dan menyebar. Upaya itu diharapkan mengurangi konsentrasi asap dan memperbaiki jarak pandang.
Selain operasi udara, Prabowo meminta penambahan personel untuk memperkuat penanganan di lapangan. Pengerahan tersebut melibatkan TNI, Polri, Dinas Kehutanan, serta masyarakat agar upaya pemadaman dan penanganan karhutla berjalan lebih luas dan terkoordinasi.
“Kemudian, saya sampaikan juga bahwa perintah Presiden agar lebih masif kembali tentang pengerahan pasukan, petugas baik TNI, Polri, maupun Dinas Kehutanan, termasuk masyarakat yang dilibatkan,” kata Dudung.
Dudung menegaskan, penguatan penanganan karhutla harus segera dilakukan secara masif dan terukur. Ia menyebut Prabowo meminta seluruh pihak bergerak cepat tanpa menunggu hujan turun.
“Jadi, Bapak Presiden juga menyampaikan jangan menunggu turun hujan, tapi segera berbuat. Beliau keras sekali tadi menyampaikan kepada kami untuk penanganan ini betul-betul dilaksanakan dengan kerja keras,” imbuhnya.
Dudung mengakui penanganan karhutla, terutama di lahan gambut, memiliki tantangan tersendiri sehingga membutuhkan kerja keras dan keterlibatan banyak pihak.
Ia pun mengimbau masyarakat mendukung upaya pemerintah serta tidak mudah terpengaruh isu yang menyebut pemerintah tidak melakukan penanganan.
“Saya selaku Menko Polkam tentunya mengimbau kepada masyarakat. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Tidak mudah penanganan situasi, terutama masalah karhutla, karena terutama lahan gambut yang tidak bisa semudah itu dilakukan,” ujarnya.
Dudung menambahkan, prajurit TNI, Polri, dan petugas terkait telah bekerja secara intensif untuk menangani karhutla. Ia berharap upaya tersebut dapat segera membuahkan hasil.
“Kami sudah semaksimal mungkin. Prajurit-prajurit TNI, Polri, dan sebagainya yang terlibat ini secara masif dan mohon doanya semoga ini tuntas,” tuturnya.
