menitindonesia, JAKARTA — Pemerintah tengah menjajaki keterlibatan investor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk melanjutkan pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi di Sulawesi Selatan. Skema ini diupayakan sebagai alternatif pembiayaan sebelum pemerintah kembali mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengatakan skema KPBU menjadi salah satu opsi yang sedang didorong bersama Kementerian Perhubungan untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur perkeretaapian tersebut.
“Skema yang sekarang ini dengan Kementerian Perhubungan itu mengupayakan supaya menjadi kerja sama pemerintah dan badan usaha,” kata Iwan Aras, beberapa waktu lalu.
Menurut Iwan, Komisi V DPR RI memberikan kesempatan kepada Kementerian Perhubungan untuk menjajaki kerja sama dengan pihak swasta yang memiliki minat dan kemampuan berinvestasi dalam proyek tersebut. Upaya itu diharapkan dapat membuka sumber pendanaan alternatif di luar anggaran negara.
Namun, jika penjajakan tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak ada investor yang berminat, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penggunaan APBN untuk melanjutkan pembangunan.
“Kalau kita melihat tidak ada ketertarikan dari pihak swasta, tentu kita harus mengintervensi melalui APBN lagi,” ujarnya.
Iwan mengatakan Komisi V DPR RI akan terus mendorong Kementerian Perhubungan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menemukan mitra investasi yang tepat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan waktu bagi proses penjajakan sebelum menentukan skema pembiayaan selanjutnya.
“Kami akan coba mendorong, memberi waktu kepada Kementerian Perhubungan untuk bisa mencari mitra kerja yang tepat untuk ikut investasi di wilayah tersebut,” jelasnya.
Di sisi lain, pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi juga masih menghadapi persoalan pembebasan lahan. Iwan menyebut sejumlah bidang tanah belum tuntas penyelesaiannya karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat di beberapa wilayah.
Persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat serta pihak-pihak terkait. Mediasi bersama Kementerian Perhubungan juga terus diupayakan agar kendala pembebasan lahan tidak menghambat tahapan pembangunan.
Menurut Iwan, kepastian penyelesaian lahan menjadi salah satu faktor penting dalam kelanjutan proyek. Selain ketersediaan anggaran dan kepastian investasi, kesiapan lahan turut menentukan kelancaran pembangunan jalur kereta api tersebut.
