menitindonesia, MAROS – Sebanyak 4.520 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berpeluang beralih status menjadi PPPK penuh waktu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bahkan telah merampungkan dan menyerahkan data ribuan pegawai tersebut kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini Pemkab masih menunggu petunjuk teknis (juknis) maupun surat resmi terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menyambut positif peluang peningkatan status tersebut. Menurutnya, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan pegawai, terutama dari sisi penghasilan.
“Sebagai pemerintah, kami mengapresiasi kebijakan itu karena artinya ada kenaikan gaji saat mereka menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Chaidir, Selasa (10/11/2026).
Mantan Ketua DPRD Maros itu berharap seluruh PPPK paruh waktu di daerahnya bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk beralih menjadi pegawai penuh waktu.
BACA JUGA:
Putra Chaidir Syam Sumbang Emas di Porprov Sulsel, Maros Tembus Posisi 4 Perolehan Medali Sementara
Meski demikian, rencana peningkatan status ribuan pegawai tersebut juga menyisakan persoalan pembiayaan. Chaidir memperkirakan, jika seluruh gaji PPPK penuh waktu nantinya dibebankan kepada pemerintah daerah, kebutuhan anggaran bisa mencapai hampir Rp200 miliar setiap tahun.
Besarnya kebutuhan tersebut menjadi perhatian Pemkab Maros karena berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, Chaidir berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK penuh waktu sehingga pemerintah daerah tidak harus menanggung seluruh kebutuhan anggarannya.
“Kita berharap gajinya bisa langsung dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kalau memang harus dibebankan ke daerah, tentu kita akan berusaha menyesuaikan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Pemkab Maros menyatakan tetap menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar untuk menindaklanjuti rencana perubahan status 4.520 PPPK paruh waktu tersebut.
