Suasana diskusi media terkait Global Health Product Regulatory Science Forum (GHPRS) bersama wartawan nasional di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta, Senin (9/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan tantangan ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor serta pentingnya kolaborasi global untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional.
Di tengah kekayaan biodiversitas yang mencapai puluhan ribu jenis tumbuhan, Indonesia masih menghadapi ketergantungan besar terhadap bahan baku obat dari luar negeri. BPOM mendorong kolaborasi global, penguatan riset, dan inovasi industri farmasi untuk membangun kemandirian kesehatan nasional.
menitindonesia, JAKARTA — Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ribuan jenis tumbuhan tumbuh di berbagai wilayah Nusantara, sebagian di antaranya menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat. Namun, di balik kekayaan tersebut, industri farmasi nasional masih menghadapi ironi besar: sekitar 94 persen bahan baku obat Indonesia masih bergantung pada impor.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. dr. Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed., Ph.D. Menurutnya, ketergantungan terhadap bahan baku obat dari luar negeri bukan hanya persoalan industri dan perdagangan, melainkan juga menyangkut ketahanan kesehatan serta keselamatan masyarakat.
Saat memberikan keterangan kepada wartawan nasional dalam diskusi media terkait Global Health Product Regulatory Science Forum (GHPRS) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta, Senin (9/11/2026), Taruna mengungkapkan bahwa kemampuan Indonesia memproduksi bahan aktif obat secara mandiri masih sangat terbatas.
Dari 1.536 bahan aktif obat yang dibutuhkan, Indonesia baru mampu memproduksi 46 jenis. Artinya, sebagian besar kebutuhan bahan baku industri farmasi nasional masih harus dipenuhi dari luar negeri.
“Dari mana angka 94 persen itu? Active ingredient untuk bahan baku obat itu 1.536, yang kita mampu buat mandiri itu baru 46, hampir 100 persen kita masih bergantung,” kata Taruna.
Angka tersebut memperlihatkan pekerjaan besar yang harus diselesaikan Indonesia jika ingin membangun kemandirian farmasi. Sebab, kemampuan memproduksi obat jadi di dalam negeri belum otomatis membuat Indonesia mandiri apabila bahan aktif yang menjadi komponen utama obat masih didatangkan dari negara lain.
Taruna mengingatkan, ketergantungan tersebut memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius dibandingkan persoalan perdagangan biasa. Ketika rantai pasok global terganggu, masyarakat yang membutuhkan pengobatan dapat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Kalau makanan tidak tersedia, bisa diganti. Kalau obatnya enggak ada, kasihan, pasien bisa meninggal,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa ketersediaan obat merupakan bagian penting dari perlindungan negara terhadap keselamatan rakyat. Dalam situasi tertentu, keterlambatan pasokan obat dapat menentukan keberlangsungan pengobatan seorang pasien.
Kekayaan Biodiversitas Harus Menjadi Kekuatan Farmasi
Di tengah ketergantungan impor, Indonesia sebenarnya memiliki modal alam yang sangat besar. Taruna menyebut terdapat sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber bahan obat.
Kekayaan biodiversitas tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan bahan baku farmasi berbasis sumber daya alam sendiri. Namun, potensi itu belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar internasional.
Menurut Taruna, pengembangan bahan alam menjadi produk farmasi membutuhkan dukungan penelitian ilmiah, penguasaan teknologi, investasi, serta kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri.
Indonesia tidak cukup hanya memiliki kekayaan sumber daya alam. Kekayaan tersebut harus diolah melalui riset yang kuat, diuji secara ilmiah, dikembangkan dengan teknologi yang tepat, kemudian diproduksi sesuai standar keamanan, khasiat, dan mutu.
Di sinilah kolaborasi menjadi penting. Perguruan tinggi memiliki kapasitas penelitian, industri berperan dalam pengembangan dan produksi, sedangkan regulator memastikan produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan sebelum beredar di masyarakat.
Selain persoalan kapasitas industri, Taruna juga mengingatkan bahwa ketergantungan impor membuat Indonesia rentan terhadap dinamika geopolitik dunia.
Konflik antarnegara, pembatasan perdagangan, gangguan distribusi, hingga perubahan harga energi dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku dan biaya produksi obat. Ketika pasokan dari negara produsen terganggu, industri farmasi nasional ikut menghadapi risiko.
Karena itu, Taruna memandang kerja sama internasional sebagai kebutuhan strategis. Indonesia perlu membangun jaringan dengan berbagai negara, memperkuat kepercayaan, dan membuka ruang pertukaran pengetahuan serta teknologi.
“Secara global, tidak ada satu negara yang bisa berdiri sendiri. Pertemanan, jaringan, networking, saling percaya itu penting, sekarang ini belum ada forumnya,” kata Taruna.
Gagasan tersebut menjadi salah satu latar belakang penyelenggaraan Global Health Product Regulatory Science Forum (GHPRS Forum) yang akan berlangsung di Bali pada 1–4 Desember 2026.
Forum yang diinisiasi BPOM tersebut dirancang mempertemukan akademisi, pelaku industri, dan regulator pemerintah dari berbagai negara. Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi di bidang ilmu regulasi produk kesehatan, penelitian, pengembangan teknologi, dan industri farmasi.
Taruna berharap GHPRS Forum dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk akses terhadap teknologi, investasi, penelitian, serta jaringan internasional yang dapat mendukung pengembangan industri farmasi nasional.
Dalam konteks ini, BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap keamanan, khasiat, dan mutu obat serta produk kesehatan. BPOM juga memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem regulasi yang mendukung inovasi dan pertumbuhan industri kesehatan yang kompetitif.
Tentu, mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan kebijakan yang konsisten, investasi jangka panjang, penguasaan teknologi, serta kesinambungan riset dari laboratorium hingga tahap produksi.
Namun, angka 94 persen seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah harus mampu diterjemahkan menjadi kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri.
Sebab, kemandirian farmasi bukan hanya tentang kemampuan sebuah negara memproduksi obat sendiri. Lebih dari itu, kemandirian farmasi adalah kemampuan memastikan rakyat tetap memperoleh pengobatan ketika rantai pasok dunia terganggu.
Bagi Taruna Ikrar dan BPOM, tantangan tersebut menjadi bagian dari agenda besar memperkuat kedaulatan kesehatan Indonesia. Sebuah ikhtiar agar kekayaan alam Nusantara tidak hanya menjadi potensi, tetapi benar-benar hadir sebagai kekuatan untuk melindungi kehidupan masyarakat.
