menitindonesia, JAKARTA – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memamerkan inovasi layanan digital Pemerintah Kota Makassar di hadapan tim penilai Program Innovation in Sustainable Development Management (I-SIM) 2026 di Jakarta.
Inovasi yang diperkenalkan Munafri, yang akrab disapa Appi, adalah Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+). Aplikasi ini diklaim telah mengintegrasikan lebih dari 300 layanan publik dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu platform.
Tak hanya memudahkan akses layanan, Lontara+ juga menjadi kanal pengaduan masyarakat. Hingga saat ini, aplikasi tersebut tercatat memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi.
Dari lebih dari 20 ribu pengaduan yang masuk, sebanyak 18.819 aduan telah diselesaikan. Tingkat penyelesaiannya mencapai 91,7 persen.
Capaian tersebut dipaparkan Appi dalam kegiatan penjurian I-SIM 2026 di Aula Lantai 4 Graha Surveyor Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA:
Appi Tantang RT/RW di Makassar Adu Kebersihan demi Piala Adipura 2026
Di hadapan tim penilai, Appi menegaskan Lontara+ bukan sekadar aplikasi pelayanan, melainkan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menangani berbagai persoalan perkotaan.
“Kami membawa satu Super Apps yang dibuat oleh rekan-rekan di Pemerintah Kota Makassar, namanya Lontara+. Seluruh keluh kesah dan persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa masuk ke dalam aplikasi ini,” jelasnya.
Menurut Appi, platform tersebut dirancang untuk memangkas rantai birokrasi, menekan potensi praktik pungutan liar (pungli), serta membuat pelayanan publik lebih cepat, mudah, dan transparan.
Melalui satu kanal terintegrasi, warga dapat menyampaikan pengaduan sekaligus mengakses berbagai kebutuhan layanan pemerintahan tanpa harus mendatangi banyak kantor pemerintahan.
Lontara+ juga dikembangkan untuk menjawab beragam persoalan perkotaan. Mulai dari masalah pelayanan publik, infrastruktur, banjir dan genangan, kemacetan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Platform tersebut mulai dikembangkan sejak 2025 dan terus diperluas agar semakin banyak informasi serta layanan pemerintahan dapat diakses masyarakat melalui satu aplikasi.
Appi menyebut tingginya jumlah pengguna dan pengaduan menjadi gambaran pemanfaatan teknologi untuk memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dengan warga.
“Capaian ini menjadi gambaran pemanfaatan teknologi digital dalam memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan,” papar Ketua IKA FH Unhas itu.
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya diukur dari keberadaan aplikasi. Lebih penting, teknologi harus mampu memberikan manfaat nyata dan memastikan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Makassar juga mendorong warga agar semakin aktif menggunakan kanal pengaduan resmi tersebut.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah penyelenggaraan Lontara+ Award. Program ini dirancang sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat dan perangkat daerah yang aktif menggunakan maupun menindaklanjuti layanan pengaduan.
Dalam kesempatan tersebut, Appi juga berharap I-SIM 2026 menjadi ruang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk saling memperkenalkan inovasi dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan dan program inovatif yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
“Harapan kita, hampir seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia memiliki program-program yang layak dijadikan percontohan,” tuturnya.
Appi menilai inovasi daerah seharusnya tidak berhenti sebagai program unggulan di wilayah masing-masing. Program yang terbukti memberikan manfaat perlu dikembangkan dan direplikasi agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas.
“Melalui I-SIM ini, kita berharap keunggulan yang dimiliki daerah dapat dieksplorasi dengan baik, sehingga bisa direplikasi untuk bersama-sama membangun secara berkelanjutan,” harap Appi.
