menitindonesia, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Fatmawati Rusdi menyoroti persoalan ekspor komoditas unggulan daerah yang selama ini belum tercatat maksimal sebagai produk ekspor Sulsel. Sejumlah komoditas asal Sulsel justru tercatat sebagai ekspor daerah lain karena dikirim melalui pelabuhan Surabaya dan Jakarta.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan Fatmawati saat menerima Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Martha Octavia, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Fatmawati mengatakan, potensi komoditas unggulan Sulsel sangat besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung kapasitas pelaku usaha, akses pasar, serta sistem pengelolaan komoditas yang terintegrasi.
Karena itu, Pemprov Sulsel membutuhkan dukungan Bea Cukai untuk mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam memahami prosedur dan fasilitas ekspor.
“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.
Dia mendorong pemetaan komoditas unggulan berdasarkan klaster di setiap kabupaten dan kota. Sejumlah komoditas yang dinilai potensial dikembangkan antara lain rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa.
Menurut Fatmawati, pengembangan klaster perlu melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), serta mitra usaha. Mereka diharapkan menjadi penghubung antara petani dan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.
Dengan begitu, komoditas unggulan Sulsel tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah kepada perantara, tetapi juga dapat diolah untuk menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.
Fatmawati juga menyoroti persoalan pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor. Menurutnya, komoditas yang diproduksi di Sulsel terkadang justru tercatat sebagai produk ekspor daerah lain karena pengirimannya melalui pelabuhan di Surabaya atau Jakarta.
Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar kontribusi Sulsel terhadap ekspor nasional dapat tercatat secara akurat.
Selain itu, dia meminta penguatan fasilitas logistik, termasuk ketersediaan kapal dengan rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menekan biaya pengiriman dan meningkatkan daya saing produk daerah.
BACA JUGA:
Sungai Rongkong Kerap Banjiri 4 Desa, Pemprov Sulsel Bangun Tanggul Rp5,9 Miliar
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel Martha Octavia menyatakan kesiapan Bea Cukai mendukung pengembangan ekspor Sulsel.
Dukungan tersebut akan dilakukan melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, serta pendampingan UMKM di kabupaten dan kota.
Martha menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang harus dipenuhi pelaku usaha agar mampu menembus pasar ekspor, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk.
Karena itu, pelaku usaha perlu membangun kerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan pasar internasional secara konsisten.
Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi kegiatan usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pelaku usaha berpeluang difasilitasi untuk bertemu calon pembeli di luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Fatmawati dan jajaran Bea Cukai juga membahas penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulsel serta meningkatnya peredaran rokok ilegal.
Fatmawati menilai formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi. Menurutnya, pembagian dana tersebut seharusnya turut mempertimbangkan beban daerah pemasaran dan konsumsi, bukan hanya wilayah penghasil tembakau atau industri hasil tembakau.
“Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBHCHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan pemaparan jajaran Bea Cukai dalam pertemuan tersebut, penindakan rokok ilegal hingga November 2026 mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang.
Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil penindakan sepanjang tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 40 juta batang.
Fatmawati mengatakan, Pemprov Sulsel akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta DPR RI untuk membahas evaluasi formula pembagian DBH CHT.
Dia juga menyoroti pengembangan kembali Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Soppeng serta rencana pembangunan sentra serupa di Kabupaten Maros.
Menurutnya, pengembangan industri hasil tembakau yang legal dapat membuka aktivitas ekonomi produktif sekaligus memberikan nilai tambah bagi daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan terkait.
Rapat tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengembangkan klaster komoditas ekspor, memperkuat pendampingan UMKM, serta meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal.
