menitindonesia, MAROS – Anggota Komisi II DPRD Maros, Andi Safriadi mengancam akan merekomendasikan evaluasi terhadap 10 camat dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih rendah.
Langkah itu menyusul capaian pendapatan sejumlah wilayah dan OPD yang dinilai masih jauh dari target menjelang akhir tahun anggaran.
Ia menegaskan kecamatan dan OPD yang tidak mampu memenuhi target PAD akan menjadi perhatian khusus legislatif. Menurutnya, rendahnya pendapatan daerah dapat berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja daerah.
“Kecamatan dan OPD yang capaiannya masih jauh dari target akan menjadi perhatian khusus DPRD,” kata Andi Safriadi, Selasa (17/11/2026).
Politikus PAN itu menilai, pendapatan daerah harus seimbang dengan kebutuhan belanja pemerintah. Jika target PAD tidak tercapai, kemampuan Pemkab Maros dalam membiayai program dan kegiatan juga akan terdampak.
“PAD dan belanja harus seimbang. Apabila PAD kita tahun ini tidak memenuhi target, otomatis akan memengaruhi belanja kita di Kabupaten Maros,” jelasnya.
Ia meminta OPD dan pemerintah kecamatan bekerja lebih ekstra untuk mengejar kekurangan target. Apalagi, waktu pencapaian semakin terbatas menjelang penutupan tahun anggaran.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berulang setiap tahun. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi camat dan kepala OPD yang gagal memenuhi target pendapatan.
“Ini menjadi warning buat OPD beserta camat-camat yang tidak memenuhi PAD, karena sangat berdampak terhadap belanja kita di Kabupaten Maros,” paparnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, Kecamatan Moncongloe menjadi wilayah dengan realisasi PAD terendah. Dari target Rp4,6 miliar, pendapatan yang berhasil dikumpulkan baru Rp1,8 miliar atau 39 persen.
Disusul Kecamatan Tanralili dengan realisasi Rp1,1 miliar atau 49 persen dari target Rp2,3 miliar. Kemudian Kecamatan Tompobulu baru mencapai 53 persen atau Rp1 miliar dari target Rp1,9 miliar.
Kecamatan Maros Baru juga baru merealisasikan Rp499 juta atau 54 persen dari target Rp911 juta. Sementara Kecamatan Turikale mencapai 61 persen, Marusu 62 persen, Bontoa 63 persen, Lau 68 persen, Simbang 80 persen dan Bantimurung 82 persen.
Selain kecamatan, sejumlah OPD juga mencatat realisasi PAD yang belum mencapai 60 persen.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi OPD dengan capaian terendah. Dari target Rp6,2 miliar, realisasinya baru Rp2,9 miliar atau 47 persen.
Kemudian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kopumdag) dengan realisasi Rp2,2 miliar atau 50,94 persen dari target Rp4,3 miliar.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru mencapai 55 persen atau Rp207 juta dari target Rp378 juta. Begitu pula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah yang baru merealisasikan Rp333 juta atau sekitar 55 persen dari target Rp600 juta.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah mencapai Rp4,1 miliar atau 72,70 persen dari target Rp5,7 miliar.
Dinas Perikanan mencatat realisasi Rp833 juta atau 75 persen dari target Rp1,1 miliar. Adapun RSUD dr La Palaloi telah merealisasikan Rp56 miliar atau 77 persen dari target Rp72 miliar.