Taruna Ikrar Bawa BPOM ke Panggung Dunia, Yordania Jadi Pintu Diplomasi Kesehatan

Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar berdialog dengan Duta Besar Kerajaan Hasyimiyah Yordania, H.E. Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush, dalam audiensi membahas percepatan finalisasi MoU BPOM-JFDA untuk memperkuat kerja sama regulatori dan diplomasi kesehatan kedua negara di Jakarta, Senin (16/11/2026).
  • Pengakuan WHO Listed Authority menjadi modal Indonesia memperluas pengaruh regulatori di Timur Tengah melalui penguatan kerja sama BPOM dengan Jordan Food and Drug Administration.
menitindonesia, JAKARTA — Kekuatan sebuah negara dalam percaturan global tidak selalu ditentukan oleh besarnya ekonomi atau kemampuan militernya. Dalam industri kesehatan, kepercayaan terhadap sistem regulasi juga menjadi kekuatan yang menentukan.
Negara yang memiliki otoritas pengawas obat dan makanan dengan standar internasional mempunyai peluang lebih besar membangun kepercayaan, memperluas kerja sama, sekaligus membuka jalan bagi perdagangan produk kesehatan lintas negara.
Indonesia kini memiliki modal untuk memainkan peran tersebut. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., kini terus memperluas jejaring diplomasi regulatori. Salah satu langkah strategisnya adalah memperkuat kerja sama dengan Jordan Food and Drug Administration (JFDA), otoritas pengawas obat dan makanan Kerajaan Hasyimiyah Yordania.
Agenda itu mengemuka dalam audiensi Kepala BPOM Taruna Ikrar dengan Duta Besar Kerajaan Hasyimiyah Yordania untuk Indonesia, H.E. Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush, di BPOM Command Center, Jakarta, Senin (16/11/2026), lalu.
BACA JUGA:
Kasus Penyadapan Prabowo Merembet ke Dugaan Makar, Polri Naikkan ke Penyidikan
Pertemuan tersebut secara khusus membahas percepatan finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dan JFDA. Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan kerja sama yang lebih luas dalam pengawasan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
Bagi Taruna Ikrar, kerja sama tersebut memiliki arti strategis. Terlebih, BPOM telah memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) pada Desember 2025. Pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia ini memperkuat posisi Indonesia sebagai otoritas regulatori yang memenuhi standar internasional dalam sistem pengawasan obat dan vaksin.
Status tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi BPOM untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dengan otoritas regulatori negara lain.
“Status WHO Listed Authority bukan hanya pengakuan terhadap kapasitas regulatori Indonesia. Ini juga menjadi tanggung jawab bagi BPOM untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dengan negara-negara mitra. Kami ingin membangun kerja sama yang saling menguatkan, termasuk dengan Yordania,” kata Taruna ikrar.

WhatsApp Image 2026 11 18 at 12.06.53 e1794978471677

MoU Tertunda, Diplomasi Kesehatan Terus Bergerak

Hubungan BPOM dan JFDA sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kedua lembaga telah merintis kerja sama sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada 2017 di Amman, Yordania.
Sejak itu, berbagai kegiatan telah dilakukan. Pada Oktober 2019, dua regulator JFDA mengikuti program peningkatan kapasitas melalui Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) bagi regulator Palestina di Amman. JFDA juga berpartisipasi dalam Business Forum dengan memaparkan regulasi industri farmasi Indonesia.
Kolaborasi berlanjut melalui pertukaran informasi teknis. Pada Mei 2023, BPOM membagikan informasi mengenai metode analisis cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG/DEG) kepada JFDA. Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengawasan keamanan produk farmasi.
BACA JUGA:
Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah Lengkap
Pada 20–23 Mei 2024, kedua lembaga kembali bertemu di Amman, di sela-sela pelaksanaan program KSS bagi regulator Palestina. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk menjajaki penguatan kerja sama regulatori.
Perkembangan penting terjadi pada Juni 2025. Melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, JFDA menyampaikan persetujuan terhadap draf MoU yang diusulkan BPOM dan menyatakan kesiapan melanjutkan proses penandatanganan.
Namun, kesepakatan itu belum juga terealisasi. Pada 29 Oktober 2025, BPOM telah menyampaikan draf final MoU dalam bahasa Inggris dan Indonesia melalui Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI. Dokumen tersebut semula diharapkan dapat ditandatangani dalam rangkaian kunjungan Raja Yordania ke Indonesia pada 14–15 November 2025. Namun, MoU BPOM-JFDA tidak masuk dalam daftar hasil kesepakatan kunjungan tersebut.
Kini, audiensi Duta Besar Yordania menjadi momentum untuk kembali menggerakkan proses yang sempat tertunda.
Dalam pertemuan tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan harapan agar dukungan diplomatik Kedutaan Besar Yordania dapat membantu mempercepat koordinasi dengan JFDA.
Draf pernyataan Duta Besar Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush yang perlu dikonfirmasi menekankan pentingnya hubungan kedua negara.
“Kami melihat kerja sama dengan BPOM sebagai peluang penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Yordania, khususnya dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Kami berharap proses finalisasi MoU dapat segera diselesaikan sehingga kedua lembaga bisa mengembangkan kerja sama yang lebih konkret dan saling menguntungkan,” ujar Duta Besar Yordania, Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush
MoU tersebut mencakup pertukaran informasi, pengetahuan, dan praktik terbaik terkait kebijakan serta standar pengawasan. Selain itu, terdapat agenda peningkatan kapasitas kelembagaan, notifikasi darurat terhadap produk yang tercemar atau tidak memenuhi standar, serta partisipasi dalam kegiatan internasional.
Peluang kerja sama ini semakin menarik jika melihat perkembangan industri farmasi Yordania.
Sekitar 75–80 persen hasil produksi farmasi negara tersebut berorientasi ekspor ke sekitar 70–85 negara. Yordania juga memiliki 30 fasilitas manufaktur obat aktif dan kapasitas produksi yang mampu memenuhi sekitar 63 persen kebutuhan farmasi nasional.
JFDA sendiri resmi bergabung dengan Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) sebagai otoritas ke-57 sejak 1 Januari 2026.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia dan Yordania memiliki pengalaman yang dapat saling melengkapi. Indonesia mempunyai kekuatan dalam sistem regulatori yang telah memperoleh pengakuan WHO, sementara Yordania memiliki industri farmasi dengan orientasi ekspor yang kuat.
Salah satu agenda yang didorong Taruna Ikrar adalah penjajakan mekanisme regulatory reliance oleh JFDA terhadap BPOM.
Melalui mekanisme ini, suatu otoritas regulatori dapat memanfaatkan hasil evaluasi atau keputusan regulator lain yang telah memenuhi standar tertentu, dengan tetap mempertahankan kewenangan pengambilan keputusan di negaranya sendiri.
“Peluang tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kepercayaan terhadap kapasitas regulatori Indonesia di tingkat internasional,” ujar Taruna.
Meski demikian, kata dia, masih ada sejumlah pekerjaan administratif yang harus diselesaikan. Di antaranya konfirmasi kebutuhan naskah MoU dalam bahasa Arab, pencantuman informasi kontak resmi JFDA, serta kepastian pejabat yang memiliki kewenangan menandatangani dokumen.
BPOM berharap Duta Besar Yordania dapat membantu mempercepat koordinasi dengan JFDA sehingga proses finalisasi dan target penandatanganan memperoleh kepastian.
Setelah seluruh tahapan selesai, penandatanganan direncanakan melalui mekanisme desk-to-desk antara Kepala BPOM dan Direktur Jenderal JFDA. MoU tersebut dirancang berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
Pada akhirnya, kerja sama ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah dokumen diplomatik. Ada kepentingan yang jauh lebih besar, yakni memastikan masyarakat kedua negara mendapatkan produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan memenuhi standar.
Di tengah perdagangan global yang semakin terbuka, perlindungan kesehatan masyarakat tidak bisa lagi dikerjakan sendirian oleh satu negara.
“Kami, dalam hal ini Badan POM, membuka ruang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam diplomasi kesehatan internasional. Yordania menjadi salah satu pintu penting untuk memperluas kerja sama tersebut, sekaligus memperkenalkan kapasitas regulatori Indonesia ke kawasan Timur Tengah,” pungkas Taruna. (AE)