Di KTT APEC, Prabowo Tegaskan Negara Berkembang Harus Punya Akses AI

Presiden Prabowo saat menghadiri KTT Apec di China. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mendorong negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia-Pasifik, ikut terlibat dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Prabowo menegaskan negara berkembang tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi yang dikembangkan negara-negara maju. Mereka juga harus memiliki akses terhadap teknologi, keterampilan, penelitian, serta kesempatan untuk ikut menentukan arah perkembangan AI.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (19/11/2026).
“Kawasan Asia-Pasifik harus menjadi pelopor dunia dalam pengembangan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan (AI),” kata Prabowo di hadapan para pemimpin ekonomi anggota APEC.
“Namun, negara-negara berkembang tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi. Kita harus memiliki akses terhadap AI, keterampilan dan penelitian, serta kesempatan untuk berperan aktif dalam menentukan arah perkembangannya di masa depan,” lanjutnya.

BACA JUGA:
Prabowo Saksikan RI-China Sepakati Investasi Rp 1.300 Triliun, Ada Proyek Smart City

Menurut Prabowo, pengembangan teknologi mutakhir dan AI harus berlandaskan prinsip keterbukaan dan keadilan. Inovasi teknologi, kata dia, tidak boleh justru memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.
“Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara negara kaya dan negara miskin,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga menyerukan penguatan komunitas Asia-Pasifik untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Seruan itu sejalan dengan tema KTT APEC ke-33, yakni Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together.
Indonesia, lanjut Prabowo, menyambut baik prioritas APEC tahun ini yang mengedepankan keterbukaan, inovasi, dan kerja sama.
Terkait keterbukaan, Prabowo menekankan hubungan kerja sama dan perdagangan antarnegara harus menjadi jembatan untuk mempererat persahabatan serta memupuk perdamaian.
Ia juga menilai sistem perdagangan multilateral yang adil dan berlandaskan aturan perlu diperkuat. Menurutnya, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) harus berfungsi efektif, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa.
“Kita membutuhkan sistem perdagangan multilateral yang adil, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berfungsi secara efektif, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketanya,” ujarnya.
Prabowo mengingatkan keterbukaan perdagangan harus berjalan beriringan dengan keadilan. Tanpa prinsip tersebut, kerja sama ekonomi justru berisiko menciptakan ketergantungan antarnegara.
“Namun, keterbukaan juga harus disertai keadilan. Keterbukaan tanpa keadilan bukanlah kemitraan, melainkan ketergantungan,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan Indonesia mengedepankan persahabatan dan kerja sama dengan sebanyak mungkin negara. Ia pun mendorong peningkatan kolaborasi, terutama dengan negara-negara Global South atau negara-negara berkembang.
Menurutnya, kerja sama tersebut perlu diwujudkan melalui peningkatan berbagi teknologi, investasi, dan kemitraan konkret.
“Di Shenzhen, kita telah membawa agenda pembangunan hingga tahun 2035. Kami menyerukan peningkatan berbagi teknologi, investasi, serta kemitraan nyata dengan negara-negara Global South. Kerja sama bukanlah bentuk amal, melainkan jalan menuju kemakmuran bersama,” kata Prabowo.