DPRD Makassar Godok Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ojol Hingga Marbot Bakal Terlindungi

Anggota DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Kabar baik bagi pekerja sosial keagamaan di Kota Makassar. Marbot, guru mengaji, imam rawatib hingga pemandi jenazah berpeluang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah kota.
Tak hanya pekerja keagamaan, pengemudi ojek online (ojol), nelayan, buruh harian lepas hingga pelaku UMKM juga masuk dalam sasaran perluasan perlindungan tersebut.
Kebijakan ini tengah disiapkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Makassar 2026 yang kini dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Makassar.
Ketua Pansus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Makassar, dr Fahrizal Arrahman Husain, mengatakan pekerja sosial keagamaan selama ini turut menghadapi risiko pekerjaan. Namun, belum seluruhnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memadai.
“Kelompok yang menjadi perhatian meliputi imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu, serta pekerja sosial keagamaan lainnya,” ujar Fahrizal, Rabu (18/11/2026).

BACA JUGA:
Pemkot Makassar Sulap Lontara+ Jadi Ekosistem Digital, OPD Tak Boleh Jalan Sendiri

Menurutnya, perlindungan bagi kelompok tersebut bukan sekadar bantuan sosial. Melainkan bentuk pengakuan pemerintah terhadap pekerjaan dan kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui Ranperda tersebut, pemerintah daerah membuka ruang pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, termasuk mereka yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan keagamaan.
Selain pekerja keagamaan, sasaran perlindungan juga mencakup pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, pelaku UMKM, buruh harian lepas hingga pekerja sektor informal lainnya.
Dalam rancangan aturan itu, Pemkot Makassar didorong memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pendataan, fasilitasi pendaftaran, sosialisasi hingga pemberian bantuan iuran bagi pekerja yang memenuhi kriteria.
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan iuran. Di antaranya berusia 17 hingga 65 tahun, memiliki KTP elektronik, berdomisili di Makassar, serta belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya.
Penerima bantuan juga diprioritaskan bagi warga yang aktif bekerja secara berkelanjutan. Tingkat kerentanan berdasarkan usia, gender, dan kondisi disabilitas turut menjadi pertimbangan.
Fahrizal menilai perluasan perlindungan tersebut penting untuk mencegah pekerja berpenghasilan rendah semakin terpuruk ketika mengalami kecelakaan kerja maupun kehilangan sumber penghasilan.
Tak hanya memperluas sasaran penerima, Ranperda ini juga mengatur lima program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kelimanya yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Di sisi lain, pengawasan terhadap perusahaan dan pemberi kerja juga akan diperkuat. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan didorong menjadi bagian dari persyaratan perizinan usaha, termasuk kewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja di sektor konstruksi.
Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif. Bentuknya mulai dari teguran tertulis, denda hingga pembatasan pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan dalam Ranperda.
Pansus juga menyoroti keberlanjutan Program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial. Program yang selama ini menjadi salah satu upaya Pemkot Makassar melindungi pekerja rentan itu dinilai perlu memiliki landasan hukum permanen.
Dengan begitu, pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif maupun penganggaran setiap tahun.
Fahrizal berharap regulasi tersebut dapat memperluas perlindungan jaminan sosial tanpa membedakan sektor pekerjaan maupun kemampuan ekonomi masyarakat.
Dengan adanya perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian, pekerja rentan diharapkan tidak lagi menjadi kelompok yang paling terdampak ketika musibah terjadi.
“Dengan perluasan sasaran hingga pekerja sosial keagamaan dan sektor informal, jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan menjadi instrumen perlindungan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang selama ini bekerja di luar sektor formal,” tukasnya.