menitindonesia, MAKASSAR – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-BUN) Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024 mengungkap sejumlah fakta persidangan.
Mulai dari penentuan harga yang disebut atas arahan eks Pj Gubernur Sulsel, dugaan pengaturan pengadaan melalui e-katalog, hingga selisih harga yang mencapai Rp19,8 miliar.
Dalam sidang pemeriksaan saksi mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (12/11), salah satu terdakwa menyebut penetapan harga Rp15.000 per batang dan volume pengadaan 4 juta bibit merupakan arahan Bahtiar Baharuddin, yang saat itu menjabat Pj Gubernur Sulsel.
Sidang tersebut menghadirkan lima terdakwa yang saling memberikan kesaksian. Mereka yakni Uvan Nurwahidah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ririn Ryan Saputra Ajnur sebagai operator e-katalog, Hasan Sulaiman selaku pendamping pejabat negara, Rio Erlangga sebagai Direktur PT Cipta Agri Pratama, serta Rimawaty Mansur selaku Direktur PT Almira Agro Nusantara.
Uvan Nurwahidah dalam keterangannya mengaku bidangnya tidak pernah mengusulkan program pengadaan bibit nanas tersebut. Ia juga menyebut tidak melakukan survei untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
BACA JUGA:
Kasus Bibit Nanas Sulsel, Mantan Kabid Hortikultura Jadi Tersangka Keenam
Menurut keterangan dalam persidangan, penetapan volume 4 juta batang dengan harga Rp15.000 per batang mengacu pada arahan Pj Gubernur Sulsel berinisial BB. Arahan itu disebut disampaikan dalam pertemuan di Kantor DTPH-BUN pada November 2023.
Sementara itu, Ririn Ryan Saputra Ajnur mengungkap proses pendaftaran produk bibit nanas ke aplikasi e-katalog. Ia mengaku mendaftarkan produk menggunakan akun PT Almira Agro Nusantara atas permintaan Rimawaty Mansur.
Ririn juga disebut melakukan negosiasi melalui akun dinas hingga harga pengadaan disepakati sebesar Rp14.950 per batang. Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan jaksa terkait proses penentuan penyedia dan harga pengadaan.
Kesaksian lain datang dari Hasan Sulaiman yang menerangkan penentuan lokasi penanaman bibit nanas. Dalam persidangan, ia disebut berperan dalam kebijakan penanaman di lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Bone.
Pemilihan lahan tersebut menjadi sorotan lantaran disebut mengabaikan proposal Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang sebelumnya diajukan kelompok tani. Persoalan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penentuan penerima dan lokasi distribusi jutaan bibit nanas yang dibiayai anggaran pemerintah.
Keterangan mengenai dugaan markup harga disampaikan Direktur PT Cipta Agri Pratama, Rio Erlangga. Ia menyebut harga riil bibit nanas yang disepakati perusahaannya dengan PT Almira Agro Nusantara sebesar Rp10.000 per batang.
Sementara harga pengadaan yang disepakati melalui e-katalog mencapai Rp14.950 per batang. Dengan demikian, terdapat selisih Rp4.950 untuk setiap bibit.
Jika dikalikan dengan volume pengadaan sebanyak 4 juta batang, selisih tersebut mencapai Rp19,8 miliar. Angka itu merupakan hitungan berdasarkan perbandingan harga yang disampaikan dalam persidangan, bukan penetapan kerugian negara.
Persidangan juga mengungkap keterangan mengenai dugaan aliran dana yang ditukarkan ke mata uang asing, yakni dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat melalui jasa penukaran valuta asing di Makassar.
Rio turut menyinggung dugaan penyiapan dana miliaran rupiah yang disebut ditujukan untuk meredam pengusutan perkara di tingkat aparat penegak hukum. Namun, keterangan mengenai aliran dana tersebut masih menjadi materi pembuktian yang harus diuji di persidangan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan pemeriksaan saksi mahkota menjadi bagian dari upaya jaksa mengungkap keterkaitan peran para terdakwa dalam perkara tersebut.
“Pemeriksaan saksi mahkota hari ini membongkar kedok korupsi proyek bibit nanas ini. Mulai dari penentuan harga yang tidak wajar sejak awal, pengondisian pemenang di e-katalog, hingga penikmat aliran dana hasil markup yang disembunyikan dalam bentuk valuta asing. Semua keterangan ini bersesuaian dan menjadi fakta bagi JPU untuk membuktikan unsur kerugian negara dan permufakatan jahat para terdakwa,” tegas Soetarmi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel menyatakan keterangan para terdakwa akan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
