menitindonesia, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara nasional guna memotret kondisi dan aktivitas perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Pencanangan itu dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, khususnya bagi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil pembangunan dan perekonomian masyarakat. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Munafri.
BACA JUGA:
Pemkot Makassar Siap Luncurkan Pete-pete Laut Untuk Transportasi antar Pulau
Menurut wali kota yang akrab disapa Appi itu, keberadaan data ekonomi yang lengkap dan mutakhir semakin penting di tengah perkembangan sektor usaha yang terus bergerak dinamis, mulai dari UMKM, ekonomi kreatif hingga ekonomi digital.
Ia menilai hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor unggulan, hingga tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
“Makassar membutuhkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan data yang kuat, kita bisa mengidentifikasi sektor potensial untuk dikembangkan sekaligus menentukan langkah intervensi yang tepat bagi sektor yang masih membutuhkan dukungan,” katanya.
Appi menegaskan Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan misi strategis nasional untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar berbasis kondisi nyata di lapangan.
Selain menjadi dasar perencanaan pembangunan, data hasil sensus juga dinilai penting untuk mendorong iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
“Data sensus ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah.
Menurut Amalia, langkah tersebut menjadi momentum awal dalam mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi nasional yang bertujuan menghasilkan data akurat, komprehensif, dan mutakhir mengenai berbagai aktivitas usaha di Indonesia.
“Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah pertama yang mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ini menjadi langkah penting dalam memulai rangkaian persiapan sensus secara nasional,” kata Amalia.
Ia menjelaskan, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan UMKM, hingga pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang terus tumbuh.
Amalia menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha hingga masyarakat.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak. Karena itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaannya,” ujarnya.
Untuk mendukung sosialisasi kepada masyarakat, BPS RI juga mengusung kampanye nasional bertajuk TIR, akronim dari Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.
