menitindonesia, MAROS – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga Mei 2026 mencapai sekitar Rp140 miliar atau 40 persen dari target tahun ini sebesar Rp347 miliar.
Capaian tersebut diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, usai mengikuti rapat evaluasi PAD di Ruang Rapat Marusu, Kantor Bupati Maros, Senin (15/6/2026).
“Semoga bulan depan sudah mencapai 50 persen,” kata Ferdiansyah.
Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur menilai realisasi PAD hingga Mei masih berada di jalur yang tepat. Pemerintah daerah menargetkan capaian PAD pada semester pertama 2026 dapat menembus angka 50 persen.
“Ini kan baru Mei. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa mencapai 50 persen,” ujarnya.
BACA JUGA:
Aklamasi, Chaidir Syam Kembali Pimpin PMI Maros Periode 2026-2031
Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang perlu bekerja lebih keras untuk mengejar target pendapatan.
Dua OPD yang menjadi perhatian adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, target PAD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp650 juta. Namun hingga Mei, realisasinya baru mencapai Rp167 juta atau sekitar 25,8 persen.
Artinya, OPD tersebut masih harus mengejar sekitar Rp482 juta hingga akhir tahun agar target dapat terpenuhi.
Muetazim mengatakan sektor pertanian sebenarnya masih memiliki sejumlah potensi yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Blower itu bisa menjadi sumber pendapatan. Tetapi perlu dibuatkan rumah penampungan supaya debunya tidak keluar dan suara gensetnya tidak mengganggu masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, kendala lain berasal dari pendapatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) yang belum maksimal karena sebagian alat sudah tidak lagi beroperasi.
“Banyak alat yang sudah tidak beroperasi lagi,” katanya.
Kondisi serupa juga terjadi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dari target PAD sebesar Rp4,3 miliar, realisasi hingga Mei baru mencapai sekitar Rp978 juta atau 22,5 persen.
Dengan capaian tersebut, dinas itu masih harus mengejar sekitar Rp3,3 miliar hingga akhir tahun.
Menurut Muetazim, rendahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian pendapatan di sektor tersebut. Selain itu, sejumlah fasilitas pendukung juga membutuhkan perbaikan.
“Kemudian ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu pemeliharaan, misalnya ketika banjir masuk air,” ujarnya.
Di tengah masih adanya OPD yang tertinggal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi justru mencatatkan kinerja terbaik dalam pengumpulan PAD.
Dari target Rp100 juta, dinas tersebut berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp122 juta atau mencapai 122 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian itu menjadikan Disnakertrans sebagai OPD dengan realisasi PAD tertinggi secara persentase hingga Mei 2026.
