menitindonesia, PEKANBARU – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pembangunan 306 sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Provinsi Riau. Langkah itu diperintahkan sebagai upaya mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026).
Prabowo meminta pemerintah tidak menunggu hingga hotspot berubah menjadi titik api. Sumur bor harus segera dibangun di lokasi-lokasi rawan untuk menyediakan sumber air sekaligus mencegah kebakaran meluas.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Segera saja di 306 titik (hotspot) langsung bikin (sumur) bor air,” kata Prabowo.
BACA JUGA:
HUT ke-81 RI, Prabowo Ajak Warga Doakan Korban Bencana di NTT hingga Sumatera
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Riau, M Edy Afrizal, sebelumnya melaporkan terdapat 306 hotspot yang terdeteksi di wilayah Riau.
Dari jumlah tersebut, tujuh titik telah berkembang menjadi titik api. Ketujuh titik itu tersebar di empat kabupaten.
Mendengar laporan tersebut, Prabowo meminta jajaran terkait segera turun ke lokasi hotspot. Ia menginstruksikan pembangunan sumur bor dengan kedalaman sekitar 30-50 meter di kawasan rawan.
“Ya, tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan. Di tempat-tempat itu bisa dibikin (sumur) bor air,” ujarnya.
Sumur bor dinilai penting untuk penanganan karhutla, terutama di wilayah lahan gambut yang rawan terbakar saat musim kemarau. Ketika kanal dan sungai mulai menyusut, keberadaan sumber air di sekitar lokasi rawan dapat mempercepat proses pembasahan lahan dan pemadaman.
Pembangunan sumur bor juga diharapkan dapat menjaga kelembapan lahan gambut sehingga bara di bawah permukaan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Selain memperkuat pencegahan dari sisi infrastruktur, Prabowo meminta aparat memperketat pengawasan terhadap pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
Larangan tersebut berlaku bagi siapa pun, baik perorangan maupun oknum instansi atau perusahaan.
Prabowo juga meminta pemerintah daerah aktif memberikan edukasi hingga tingkat desa agar masyarakat memahami larangan pembakaran lahan.
Namun, pemerintah diminta tidak sekadar melarang. Bagi masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan, harus disiapkan mekanisme resmi agar aktivitas tersebut dapat dibantu sekaligus diawasi pemerintah.
“Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Kasih penjelasan bahwa membakar lahan dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka buat laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka,” jelas Prabowo.
Tak hanya masyarakat, Prabowo juga memberi peringatan keras kepada perusahaan atau korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan.
Ia meminta aparat penegak hukum dan intelijen segera menyelidiki apabila ditemukan indikasi korporasi mengorganisasi, mengarahkan, atau menyuruh masyarakat membakar hutan dan lahan.
Prabowo bahkan mengancam mencabut seluruh izin perusahaan yang terbukti terlibat.
“Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut, menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu, kita cabut. Saya tidak main-main,” tegas Prabowo.
