menitindonesia, MAKASSAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menyoroti empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencatat realisasi program terendah dalam evaluasi hingga Agustus 2026.
Keempat OPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan, Dinas Penataan Ruang, dan Dinas Pertanahan.
Kepala Bappeda Kota Makassar, H Dahyal mengungkapkan, realisasi masing-masing OPD tersebut masih berada di bawah 40 persen. Dinas PU tercatat 32 persen, Dinas Perumahan 25 persen, Dinas Penataan Ruang 26 persen, dan Dinas Pertanahan 39 persen.
Hal itu disampaikan Dahyal dalam rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program APBD Kota Makassar, Kamis (20/8/2026).
“Untuk capaian SKPD dengan realisasi terendah ini ada Dinas PU, Dinas Perumahan, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pertanahan,” kata Dahyal.
BACA JUGA:
Makassar Job Fair 2026 Digelar 2 Hari, Ada 1.547 Lowongan Kerja
Dahyal mengatakan, capaian tersebut telah mengalami perubahan dibandingkan evaluasi sebelumnya. Meski demikian, sejumlah OPD dinilai masih perlu mempercepat pelaksanaan program agar target kinerja dan realisasi anggaran tidak tertinggal hingga akhir tahun.
Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Kota Makassar hingga Agustus 2026 baru mencapai Rp2,032 triliun dari total pagu Rp5,1 triliun.
Dengan demikian, persentase realisasi belanja daerah baru berada di angka 40,55 persen.
Di tengah capaian belanja yang belum maksimal, sejumlah indikator makro ekonomi Makassar justru menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tercatat mencapai 6,61 persen. Angka tersebut telah melampaui target pertumbuhan ekonomi 2026 yang ditetapkan sebesar 6,43 persen.
Sementara dari sektor investasi, realisasi pada semester pertama 2026 telah mencapai Rp2,7 triliun dari target sepanjang tahun sebesar Rp3,5 triliun.
Bappeda juga menargetkan angka kemiskinan Kota Makassar turun menjadi 3,46 persen pada 2026. Sebagai pembanding, angka kemiskinan pada 2025 tercatat sebesar 4,43 persen.
Dahyal menegaskan, percepatan realisasi program tidak boleh baru dilakukan ketika memasuki penghujung tahun. Menurutnya, percepatan harus dimulai sejak tahap perencanaan.
Bappeda akan memperkuat penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), timeline kegiatan hingga mempercepat proses dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
“Timeline ini penting, supaya bukti pertanggungjawaban kita bahwa kita dimonitor sampai sekarang apa pekerjaan yang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Ia juga meminta OPD yang menangani program strategis maupun paket pekerjaan bernilai besar untuk segera bergerak.
Dahyal mengingatkan OPD tidak menunda pelaksanaan program hingga mendekati batas akhir tahun anggaran.
“Bapak Ibu sekalian yang mengampu semua program strategis diharapkan memang bergerak lebih cepat, lebih awal,” tegasnya.
