Taruna Ikrar dan Sugiono berbincang dalam suasana akrab di sela agenda kenegaraan di Cilangkap. Sebuah pertemuan yang memperlihatkan komunikasi erat antara jalur profesional dan lingkar pemerintahan.
Satu langkah, satu percakapan, dan dua latar belakang yang berbeda. Di tengah perayaan HUT ke-81 TNI, Kepala BPOM Taruna Ikrar berjalan bersama Sugiono. Seorang datang dari jalur profesional, seorang lainnya dari panggung politik. Momen singkat itu membuka cerita tentang loyalitas, kekuasaan, dan cara seorang profesional bekerja di dalam pemerintahan Prabowo.
menitindonesia, JAKARTA — Pagi itu, Lapangan Prima, Markas Besar TNI, Cilangkap, dipenuhi seragam dan protokoler kenegaraan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026).
Di antara kerumunan itu, ada sebuah adegan yang berlangsung tanpa panggung. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., terlihat berjalan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Mereka berbincang. Akrab.
Sesekali keduanya tampak saling menoleh ketika berbicara. Tidak ada podium. Tidak ada mikrofon. Hanya dua pejabat yang berjalan, diringi ajudan masing-masing, dalam satu arah di tengah perhelatan kenegaraan.
Namun dalam politik pemerintahan, sebuah gestur sering memiliki konteks yang lebih panjang daripada durasinya.
Sugiono kini berada di jajaran kabinet sebagai Menko PMK. Di luar jabatan pemerintahan, ia merupakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo.
Taruna Ikrar berada di lintasan berbeda. Ia datang dari dunia profesional dan akademik, kemudian dipercaya memimpin BPOM, lembaga negara yang memiliki mandat strategis dalam pengawasan obat dan makanan.
Profesionalisme dan Garis Loyalitas
Di sinilah momen tersebut menjadi menarik. Taruna dapat dibaca sebagai representasi jalur profesional dalam pemerintahan Prabowo. Sementara Sugiono membawa pengalaman politik sekaligus tanggung jawab sebagai pejabat kabinet.
Pertemuan keduanya memperlihatkan satu kenyataan: pemerintahan tidak hanya membutuhkan orang-orang yang berasal dari partai politik, tetapi juga para profesional yang mampu menerjemahkan arah kebijakan Presiden menjadi pekerjaan teknokratis.
Bagi Taruna, loyalitas kepada Presiden tidak harus dibuktikan melalui atribut politik. Loyalitas seorang pejabat profesional justru dapat terlihat dari cara ia menjalankan mandat.
“Saya profesional, tetapi loyal pada Presiden Prabowo dan pemerintahan serta kepada Partai Gerindra sebagai pijakan politik Bapak Presiden. Amanah ini harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab.”
Pernyataan tersebut menempatkan posisi Taruna secara lugas: jalur profesional tidak berarti berada di luar garis kebijakan pemerintahan.
Di BPOM, mandat itu menyentuh sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat: keamanan obat, makanan, kosmetik, kesehatan publik, perlindungan konsumen, hingga penguatan industri nasional.
Ketika Taruna berkomunikasi dengan Sugiono, konteksnya pun tidak berhenti pada kedekatan personal. Ada ruang komunikasi antarlembaga yang penting ketika agenda pembangunan manusia bersinggungan dengan kesehatan, ketahanan pangan, industri farmasi, dan ketahanan nasional.
Menyebut Taruna Ikrar sebagai bagian dari jalur politik Gerindra hanya karena ia terlihat berjalan bersama Sugiono tentu terlalu jauh. Namun, membaca momen tersebut, tak semata kebetulan juga, terasa terlalu sederhana.
Taruna berada di pemerintahan melalui jalur profesional. Ia hadir dengan kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya, bukan melalui struktur kepartaian. Tetapi ketika seorang profesional mendapat mandat untuk berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, posisi profesional itu, tetap bersinggungan dengan realitas politik pemerintahan.
Di sinilah posisi Taruna menjadi menarik. Ia tetap membawa identitas profesional dan pertimbangan teknokratisnya, tetapi pada saat yang sama berada dalam sebuah pemerintahan yang memiliki arah politik yang jelas. Dalam konteks tersebut, kemampuan membangun komunikasi dengan figur-figur strategis di lingkungan Gerindra menjadi bagian dari dinamika yang patut diperhatikan.
Momen Taruna bersama Sugiono di Cilangkap, misalnya, tidak disertai deklarasi politik maupun pernyataan mengenai afiliasi kepartaian. Yang terlihat adalah komunikasi.
Namun komunikasi antara seorang kepala lembaga dengan figur yang berada pada posisi strategis dalam pemerintahan sekaligus memiliki posisi penting di Gerindra tentu memberi ruang bagi publik untuk membaca adanya kedekatan.
Bukan berarti kedekatan tersebut otomatis mengubah posisi profesional Taruna. Justru sebaliknya, hal itu memperlihatkan bagaimana seorang profesional dapat berada di dalam orbit pemerintahan tanpa harus kehilangan identitas ilmuwannya.
Di dalam pemerintahan, jalur profesional dan jalur politik tidak selalu berjalan secara terpisah. Politik menetapkan arah. Profesional menerjemahkannya menjadi kebijakan dan kerja kelembagaan.
Taruna berada pada titik pertemuan keduanya. Ia membawa kompetensi profesional ke dalam pemerintahan Prabowo, sembari membangun komunikasi dengan figur-figur yang berada dalam lingkar politik pemerintahan. Dari sanalah muncul kesan bahwa meskipun tidak tampil sebagai kader partai, ia tidak berada di luar orbit politik yang mengiringi pemerintahan tersebut.
Maka, yang menarik bukan siapa yang berjalan bersama Taruna. Melainkan bagaimana relasi itu menempatkannya dalam lanskap pemerintahan hari ini: seorang profesional yang bekerja di bawah mandat Presiden Prabowo, dengan komunikasi yang semakin terbuka dengan lingkungan politik Gerindra.
Pada akhirnya, identitas profesional dan kedekatan politik tidak selalu harus dipertentangkan. Seorang ilmuwan tetap dapat menjadi ilmuwan, sembari memahami arah kekuasaan tempat ia menjalankan mandat.
Profesional jalurnya. Prabowo pemerintahannya. Dan Gerindra menjadi salah satu lingkungan politik yang tampak semakin dekat dengan ruang kerjanya. (AE)
