menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mulai mengevaluasi kinerja seluruh lurah setelah satu tahun masa kepemimpinan mereka.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu dasar Pemerintah Kota Makassar dalam menentukan rotasi dan penataan jabatan lurah ke depan.
Munafri menegaskan proses evaluasi dilakukan berdasarkan capaian kinerja masing-masing lurah dan tidak boleh dipengaruhi intervensi maupun kepentingan personal.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10).
Pria yang akrab disapa Appi itu mengatakan masa satu tahun cukup untuk melihat sejauh mana seorang lurah mampu menjalankan tugas dan memberikan dampak bagi masyarakat di wilayahnya.
Ia pun meminta seluruh lurah tidak berharap dapat dipertahankan melalui lobi atau intervensi pihak tertentu.
“Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” kata Appi.
BACA JUGA:
TPA Antang Makassar Disulap Jadi Hutan Kota, 285 Bibit Pohon Mulai Ditanam
“Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” tegasnya.
Menurut Appi, evaluasi akan dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja selama satu tahun terakhir dengan data dan pencapaian pada periode sebelumnya.
“Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang,” jelasnya.
Appi mengatakan ukuran keberhasilan pemerintah tidak boleh lagi hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau besarnya serapan anggaran.
Ia meminta camat dan lurah mulai mengubah orientasi pemerintahan dari sekadar menghasilkan output menjadi outcome, public value, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact,” ujarnya.
“Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” sambung Appi.
Karena itu, ia menilai seorang lurah harus memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi warga.
Appi menegaskan tidak ada satu model kepemimpinan yang harus diterapkan seluruh lurah. Namun, setiap pemimpin wilayah harus mampu menciptakan perubahan dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya,” katanya.
Sejumlah indikator juga akan menjadi perhatian dalam evaluasi. Di antaranya optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah masyarakat.
Selain mengevaluasi kinerja, Appi meminta pola pemerintahan di tingkat wilayah tidak lagi berjalan secara sentralistik. Menurutnya, pemerintah harus membangun kolaborasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
“Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakat di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Ia mencontohkan penanganan pedagang, kebersihan, dan penertiban. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan agar persoalan tidak hanya selesai sementara, tetapi menghasilkan solusi yang berkelanjutan.
Appi juga meminta lurah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat. Ia mengingatkan agar aparatur wilayah tidak menghindari atau menutupi persoalan yang terjadi di tengah warga.
“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” katanya.
Integritas juga menjadi perhatian utama. Appi meminta seluruh pemimpin wilayah menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal di wilayah masing-masing.
“Tentu, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan di tingkat wilayah sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Selain pelayanan publik, Appi menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menegaskan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
Menurutnya, lurah harus aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.
“Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” tegasnya.
Ia meminta lurah tidak hanya bergerak setelah gangguan keamanan terjadi, tetapi mampu membaca potensi persoalan sejak awal dan mencari solusi bersama masyarakat.
Appi mengingatkan kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan perkembangan Kota Makassar.
Di sisi lain, ia memastikan program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan. Camat dan lurah diminta tidak mengendurkan sosialisasi maupun pelaksanaan program tersebut.
“Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan,” tegasnya.
Penertiban bangunan liar juga diminta tetap dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi dan solusi kepada masyarakat.
Appi menegaskan keberhasilan berbagai program Pemkot Makassar sangat bergantung pada kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
