BPK Temukan Dugaan Mark Up Sewa CCTV di Bapenda Kota Makassar, MIL: Kalau Ada Dugaan Korupsi, APH Harus Cepat Bertindak

Direktur Makassar Intelektual Law, John Hardiansyah SH. (Foto: ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), terungkap sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Makassar yang berpotensi mnimbulkan kerugian negara di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.
Salah satu temuan BPK yang menonjol dalam laporannya itu, yakni sewa jaringan 21 unit Closed Circuit Television (CCTV) melebihi nilai HPS, dan pertanggunjawaban Belanja Kegiatan peningkatan kapasitas Laskar Pajak oleh Bapenda tidak seusai kondisi sebenarnya alias fiktif.
Selain itu, dalam LHP BPK RI terhadap LKPD Kota Makassar tahun 2020, juga ditemukan adanya penyimpangan pada Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota.
Terhadap temuannya itu, BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memberikan sanksi kepada oknum di Bapenda Kota Makassar yang diduga telah melakukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto, ketika dikonfirmasi terkait tindakannya atas temuan BPK RI terhadap dugaan mark up anggaran sewa CCTV di Bapenda Makassar itu, membenarkan adanya temuan BPK pada kegiatan belanja sewa CCTV.
Namun, terkait adanya rekomendasi pemberian sanksi, dia mengatakan, rekomendasi BPK tersebut sangat keras dan itu pertama kalinya BPK merekomendasikan pemberian sanksi.
“Betul ada temuan. Dan ini pertama kalinya BPK merekomendasikan adanya pemberian sanksi, jadi mungkin sanksinya akan berat,” kata Walikota Makassar Danny Pomanto beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur Makakassar Intelektual Law (MIL), John Hardiansyah SH, terkait adanya temuan dugaan penyelahgunaan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, harus diusut oleh aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian atau kejaksaan.
John mengatakan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan dalam pembelanjaan uang negara, tidak cukup hanya dengan sanksi administratif, tetapi, kata dia, harus dibarengi dengan tindakan penegakan hukum.
“Temuan LHP BPK pada LKPD Kota Makassar tahun 2020, sudah bisa menjadi pintu masuk bagi APH untuk melakukan penyelidikan. Jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan BPK dalam LHP itu, harus diproses sesuai ketentuan hukum, sebab ini berpotensi menyebabkan kerugian negara,” kata John Hardiansyah saat dikonfirmasi, Rabu (7/7/2021).
Dia juga menyayangkan, belum ada tindak lanjut terhadap temuan BPK yang selama ini menjadi konsumsi publik, termasuk dugaan mark up sewa CCTV dan adanya dugaan kegiatan fiktif laskar pajak di Bapenda. Ia mempertanyakan, apakah ini hanya temuan administratif saja.
“Harusnya Walikota tegas terhadap aparatnya yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, jangan hanya menegur lisan, kalau perlu limpahkan ke APH. Biar ada efek jera. Kalau hanya ditegur secara lisan, dia bisa mengulangi lagi,” pungkasnya. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini