DPRD Maros gelar RDP bahas soal sengkarut PKH. (ist)
menitindonesia, MAROS – DPRD Kabupaten Maros menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang banyak dikeluhkan karena banyaknya warga miskin yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
RDP ini dipimpin langsung Ketua DPRD Maros HA Patarai Amir. Hadir pihak dari Dinas Sosial Maros dan petugas Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) serta sejumlah warga yang mengadukan carut marutnya penyaluran Bansos PKH di Ruang Aspirasi, Jalan Lanto Daeng Pasewang nomor 15, Maros, Rabu (31/5/2023).
“Penyaluran Bansos PKH ini harus segera diselesaikan, ini menyangkut hak masyarakat yang kurang mampu. Dewan minta Dinas Sosial input datanya untuk DTKS harus tepat sasaran, yang didata yang memang benar-benar berhak, jangan sampai salah sasaran,” kata HA Patarai didampingi Wakil Ketua DPRD Maros, Hj Haeriah Rahman dan Hj Andi Fatmawati.
Patarai berharap, instansi terkait dapat menyelesaikan semua permasalahan di bawah, karena PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Sebaiknya didata ulang dan dan data yang diinput dalam DTKS disinkronisasikan dengan peraturan kriteria penerima bantuan,” jelas Patarai.
Anggota Komisi III DPRD Maros, Amril, menambahkan, bahwa DPRD Maros juga mempertanyakan terkait honor koordinator SLRT-PKH di kecamatan yang hanya dianggarkan Rp250 ribu per orang.
Legislator dari Fraksi PAN itu, meminta agar honor petugas SLRT-PKH itu ditambahkan dalam pembahasan perubahan APBD tahun ini menjadi Rp750 ribu per orang setiap bulan.
“Kami minta Dinsos Maros segera mengusulkan tambahan honor bagi petugas SLRT-PKH di lapangan menjadi Rp750 ribu per bulan. Masa sih cuma Rp250 ribu. Kami tunggu usulannya di pembahasan APBD Perubahan,” tandas Amril.
Sementara itu, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial, Muhammad Gazali, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan kepada Bupati Maros terkait aspirasi warga yang disampaikan DPRD Maros terkait PKH, termasuk tambahan honor petugas di perubahan nanti.
“Data penerima akan segera dibenahi sesuai dengan ketentuan dan peraturan kriteria penerima. Termasuk akan laporkan ke Bupati usulan penambahan honor petugas di lapangan,” ujarnya. (asrul nurdin)
