FOTO: Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat Komisi IX DPR RI. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI untuk membahas realiasi anggaran 2023, Senin (2/9/2024).
Dalam rapat tersebut, DPR juga membahas belanja BPOM, termasuk pendapatan BPOM yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak. Selain itu, rapat juga membicarakan terkait rekomendasi dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sebelumnya, Taruna Ikrar menghadiri pertemuan pemimpin dunia, yakni High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF-MSP) 2024 dan Indonesian-Africa Forum (IAF) II yang digelar di Bali. Namun Taruna meninggalkan sementara pertemuan tersebut karena menghadiri undangan RDP DPR.
“Setelah menghadiri RDP dengan Komisi IX DPR ini, saya kembali menghadiri IAF II di Bali,” kata Taruna Ikrar.
Untuk diketahui, pada rapat kerja Komisi IX dengan BPOM pekan lalu, DPR mengapresiasi realisasi anggaran BPOM tahun 2023, yang terlaksana sebesar Rp2,191 triliun atau terserap 99,63 persen dari total anggaran Rp2.199 triliun. Pada tahun anggaran 2023, lalu, BPOM juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Taruna menegaskan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan akan terus meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan dalam rangka perlindungan masyarakat.
Dalam rapat ini, Komisi IX menyetujui realisasi pendapatan BPOM yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2023 sebesar Rp251,5 miliar. Selain itu, Komisi IX juga mendukung kebijakan BPOM dan rencana anggaran untuk tahun 2025 mendatang.
